logoblog

Cari

Stop, Penetapan Anggaran Berdasarkan Negosiasi

Stop, Penetapan Anggaran Berdasarkan Negosiasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan pengintegrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja seluruh instansi pemerintah. Anggaran hanya diberikan kepada instansi

Pemerintahan

Tri Putro
Oleh Tri Putro
24 November, 2014 17:56:31
Pemerintahan
Komentar: 4
Dibaca: 7929 Kali

Jakarta: Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan pengintegrasikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja seluruh instansi pemerintah. Anggaran hanya diberikan kepada instansi yang memiliki sasaran strategis sesuai prioritas pemerintah. 

“Bukan berdasarkan hasil negosiasi atau kolusi dan nepotisme,” tegas  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi ketika membuka Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) dan Bimbingan Teknis Penerapan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di STIA Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bandung (24/11).

Menteri mengungkapkan,  selama ini pengelolaan sumber daya keuangan negara masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan, sejak tahap perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. “Penetapan besaran anggaran lebih banyak didasari pada bagi-bagi kue semata,” imbuh Yuddy.

Adapun pertanggungjawaban penggunaan anggaran, imbuhnya, hanya focus pada kemana uang itu dibelanjakan, tanpa dikaitkan dengan manfaat yang dihasilkan. Akibatnya, banyak sekali dana-dana yang dihamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, dan tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era pemerintahan Joko Widodo saat ini, Yuddy melanjutkan, prioritas program dan kegiatan strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan apa yang dibutuhkan masyakarat. Dari situ ditetapkan sasaran strategis instansi masing-masing, dengan ukuran kinerja yang jelas.

Dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), akan mampu memfokuskan kerja-kerja pada arah yang sama serta meingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunana anggaran negara. “Setiap awal tahun, kita menandatangani perjanjian kinerja, perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan sumber daya yang dikelola,” tegas Menteri.

 

Baca Juga :


Maknanya,  manfaat apa yang dapat diberikan kepada masyarakat, dengan anggaran yang tersedia. “Jadi tidak hanya menghabiskan anggaran semata. Jangan sampai anggaran habis tapi rakyat tidak merasakan apa-apa,” tandas Yuddy. 

Ukuran prestasi kerja instansi penyelenggara negara tidak lagi dilihat dari besarnya penyerapan anggaran, akan tetapi  dari kemampuan mereka melakukan penghematan atau efisiensi anggaran tanpa mengurangi produktivitas target kerja yang ditentukan, 

Menteri Yuddy Juga menegaskan tagline kerja, kerja, kerja yang diusung pemerintah adalah kerja keras dan terarah menuju pada pencapaian peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara

Acara yang akan berlangsung selama 24-25 November 2014 itu dihadiri oleh lebih dari 150 peserta, antara lain Sekretaris Daerah, Bapeda, Biro Organisasi dan Inspektorat dari 13 provinsi, se Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DIY. [] - 05



 
Tri Putro

Tri Putro

Lahir di Yogyakarta, Sarjana Ilmu Pemerintahan UGM, jurnalis di sejumlah media cetak di Jakarta. Tahun 2006 jurnalis di Majalah Layanan Publik, jurnalis website menpan.go.id hingga sekarang

Artikel Terkait

4 KOMENTAR

  1. KM Bolo

    KM Bolo

    27 November, 2014

    Itu memang harus pak Tri..., krn sy melihat di beberapa daerah, penggunaan anggaran minim diuntungkan rakyat. Angka atau nilainya, memang sangat besar saat sesekali disosialisasi, tp kenyataan di lapangan__hmmm,, tak sesuai yg diharapkan. "Kapan modus seperti ini berakhir"


    1. Tri Putro

      Tri Putro

      01 Desember, 2014

      Wah, kalau ada informasi yang lebih detail kayaknya menarik ya bos.


  2. KM LENGGE

    KM LENGGE

    24 November, 2014

    HARUS BERUBAH PAK.... INI NAMANYA KEMENPAN SESUNGGUHNYA.....


    1. Tri Putro

      Tri Putro

      01 Desember, 2014

      Trimakasih bos. Ayo kita awasi bareng-bareng


 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan