logoblog

Cari

SKPD Segera Tuntaskan LAKIP

SKPD Segera Tuntaskan LAKIP

KM-Madapangga—Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disebut LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran, perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun

Pemerintahan

KM Madapangga
Oleh KM Madapangga
23 Februari, 2015 07:21:36
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 12448 Kali

KM-Madapangga—Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disebut LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran, perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.
Dokumen ini sudah diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dan  untuk penyiapan, menyusun dan menyampaikan LAKIP  tersebut menjadi tugas dan kewajiban SKPD dan Satker dan masing-masing Kepala Daerah.

Kabag Humas Protokoler Setda Kabupaten Bima M Chandra Kusuma AP mengatakan, berdasarkan hasil penyampaian Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Syaikhu SH,M.Si, LAKIP merupakan media untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan harus bertanggung jawab untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah. Sehingga pada akhirnya dalam rangka perwujudan good governance, itu maksudnya dibuat LAKIP.

Meski dokumen ini penting sebagai salah satu instrument evaluasi kinerja SKPD, hingga batas waktu pengumpulan tanggal 14 Februari 2015 kemarin, sejumlah SKPD dan Satker belum menyerahkan dokumen dimaksud.

Diharapkan pula, SKPD yang belum menyelesaikan LAKIP agar segera mungkin menuntaskannya mengingat tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sudah mepet. Sementara di sisi lain, ketepatan waktu penyerahan dokmen LAKIP kepada Kementerian PAN dan RB merupakan salah satu item penilaian, disamping sebagai instrumen evaluasi kinerja seyogyanya mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari unit kerja.

Kepala SKPD dan Satker harus memberikan perhatian secara serius dan intensif dalam proses penyelesaian LAKIP, karena ini adalah bagian dari tugas dan kewajiban Kepala SKPD dan Satker yang utama untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di Kabupaten Bima.

 

Baca Juga :


Dalam waktu dekat ini data LAKIP SKPD dan Satker yang telah masuk akan  dientri ke format LAKIP Kabupaten dan ditandatangani oleh Bupati Bima, kemudian disampaikan  ke Menteri Pendayagunaan Aparatur dan reformasi Birokrasi di Jakarta untuk selanjutnya di Evaluasi dan diberikan penilaian.  

Sebagai informasi, LAKIP Tahun 2013 telah dinilai oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret Tahun 2014  dengan nilai CC atau bobot nilai 55,69. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Diharapkan nanti nilai LAKIP  akan dapat ditingkatkan. Sebab, telah ada upaya untuk berpedoman dan menindaklanjuti  hasil rekomendasi Deputi Akuntabilitas KEMENPAN-RB yang sudah dikantongi. “Tahun ini pula diharapkan ada peningkatan beberapa digit nilai sehingga Kabupaten Bima dapat sejajar dengan kabupaten/kota yang telah terlebih dahulu mendapatkan penilaian cukup baik,” demikian disampaikan Kabag Humas dalam siaran persnya.(muhsen) - 03



 
KM Madapangga

KM Madapangga

"Kesalahan bukan berarti kita tak mampu merubah sesuatu yang menjadi tujuan hidup" Ketua : Rini Suryani Anggota : Habe, Muhsen, Suharmini, Muhdar email : kmmadapangga@ymail.com Handphone : (+62) 85253570847

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan