logoblog

Cari

ASN dan SE Bupati Segera Ditindaklanjuti

ASN dan SE Bupati Segera Ditindaklanjuti

dompu, KM, Faruk - Maraknya pegawai Negeri Sipil yang molor diluar saat jam kerja berlangsung membuat aparat Sat Pol PP untuk

Pemerintahan

KM, Woja/Saneo
Oleh KM, Woja/Saneo
12 Maret, 2015 16:38:45
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 12320 Kali

dompu, KM, Faruk - Maraknya pegawai Negeri Sipil yang molor diluar saat jam kerja berlangsung membuat aparat Sat Pol PP untuk segera menindak lanjuti surat edaran Bupati Dompu tentang penertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang molor diluar saat dan kerja,  dan juga akan menindak lanjuti keputasan Pemerintah tentang Aparatur Sipil Negeri (ASN) dalam waktu dekat ini. Sat Pol PP Dompu akan siap melaksanakan dan mulai bekerja untuk menertibkan pegawai negeri sipil yang berkeliaran ditempat keramaian saat jam kerja berlangsung sembari menunggu koordinasi dari BKD Dompu.

Kasat Pol PP Dompu A Khaliq SE saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (112/03) siang kemarin, mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan penertiban terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berkeliaran ditempat keramaian seperti Pasar, Rumah Makan, Taman Kota, Tempat Wisata dan masih banyak tempat lainnya. “Kami akan segera melakukan penertiban terhadap pegawai negeri sipil yang berkeliaran di jam kerja,” ujar Khaliq. Penertiban yang akan dilakukannya itu tidak terlepas dari surat edaran Bupati Dompu H Bambang M Yasin yang belum lama ini sudah diedarka.

Namun Khaliq juga menjelaskan, pihaknya sampai saat ini belum bisa untuk jalan sendiri karena menunggu interupsi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu, karena hal itu menurutnya garis koordinasinya sudah jelas. “Kami masih menunggu perintah atau permintaan dari BKD Dompu untuk jalan, karena yang mengurus sanksi bagi pegawai yang terjaring nantinya adalah BKD,” ungkapnya.  Dalam UU ASN itu jelas Khaliq, yang paling diasorot adalah kedisiplinan terhadap pegawai negeri sipil, sehingga sudah diamanatkan dalam undang-undang tersebut untuk merajia dan menangkap pegawai negeri sipil yang telah melanggar kedisiplinan kepegawaian. Khaliq juga mengungkap jika saat ini BKD sudah memberikan sinyal kepada pihanya, maka saat ini juga pihaknya akan melakukan rajia meskipun turun sendiri tanpa BKD.    

Dalam aturan juga sudah dijelaskan tambah Khaliq, bahwa pegawai yang keluar kantor saat jam kerja harus memegang surat keterangan kelaur kantor karena itu sebagai bukti bahwa keluarnya ada kepentingan dan hal itu akan menjadi bukti dan pertimbangan untuk mentolerir para pegawai yang misalnya ketengkap nantinya. “Pegawai harus keluar dengan surat ijin atau keterangan keluar kantor, kalau tidak ada maka kami akan menggiringnya ke kantor Sat Pol PP dan memintai keterangan,” terangnya. Sementara untuk sanksi yang akan diberikan, Kasat Pol PP itu mengatakan, tidak ada kewengan pihaknya karena itu urusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu. “Tugas kami hanya merajia dan mendata, setelah mendata kami kirim ke BKD dan BKD yan menindak lanjutinya,” tambahnya.

 

Baca Juga :


Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Sat Pol PP M. Zais. S.Sos juga mengatakan hal yang sama, bahwa anak buahnya akan segera melakukan rajia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berkeliaran, karena selain menindak lanjuti surat edaran Bupati Dompu dan UU ASN, banyak juga laporan masyarakat yang mengaku resah dengan maraknya pegawai negeri sipil yang berkeliaran disaat jam kantor berlangsung. Selain itu, Zais juga mengatakan, untuk sanksi bagi pegawai negeri sipil yang terjaring nantinya akan mendapatkan sanksi yang berat berupa penundaan kenaikan pangkat, bahkan bisa dipecat dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil.[] - 01



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan