logoblog

Cari

Sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Walikota Bima

Sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Walikota Bima

KM Mada Oi Pangguli. DPRD Kota Bima melaksanakan Sidang Paripurna dengan Agenda Penyampaian Jawaban Walikota Bima atas Pemandangan umum Fraksi –

Pemerintahan

KM Mada Oi Pangguli
Oleh KM Mada Oi Pangguli
16 Oktober, 2016 20:54:35
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 12882 Kali

KM Mada Oi Pangguli. DPRD Kota Bima melaksanakan Sidang Paripurna dengan Agenda Penyampaian Jawaban Walikota Bima atas Pemandangan umum Fraksi – fraksi Dewan terkait Penjelasan Walikota Bima tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima tahun 2016.

Hadir dalam Rapat tersebut adalah Sekertaris Daerah Kota Bima, Ir. Muhammad Rum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Setda Kota Bima, Kepala Kantor, Camat, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Udangan lainnya, dikutip dari Humas DPRD Kota Bima.

Rapat di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, dengan di dampingi oleh Wakil Ketua M. Safie ST, serta di hadiri oleh sejumlah Anggota Dewan.
Walikota Bima menjawab Pemandangan umum Fraksi – fraksi Dewan terkait Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Detail Rencana Tata Ruang Kota (DRTRK) yang sepakat tidak dilanjutkan pembahasannya. Dalam Jawaban Walikota Bima, bahwa pada Prinsipnya Pemerintah Daerah sangat memahami dan menghormati Keputusan yang diambil oleh Segenap Anggota DPRD Kota Bima dalam Rapat Paripurna ke-3 yang secara aklamasi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya sebelum Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Instansi pusat yang membidangi urusan Penataan Ruang dipenuhi.
Sementara Jawaban Walikota Bima terhadap RAPERDA tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, menurutnya bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima, menjadi 37 (tiga puluh tujuh) SKPD terdiri dari Seketrariat Daerah, Seketariat DPRD, Inspektorat, 23 (dua puluh tiga) Dinas, 4 (empat) Badan dan 5 (lima) Kecamatan memenuhi syarat untuk menjadi Perangkat Daerah Kota Bima. Dalam prosesnya, bahwa pengajuan pembentukan SKPD tersebut telah berpedoman pada Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan Faktor Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, beban Kerja dan Kemampuan Keuangan Daerah.
Lebih lanjut dalam Jawaban Walikota Bima disampaikan bahwa Pengajuan 37 SKPD tersebut diputuskan setelah melalui proses pemetaan urusan dan dilakukan secara bertahap antara lain ; Pengumpulan Data dan Validasi Data yang di koordinir langsung oleh Kementrian Dalam Negeri sekaligus menetapkan hasil Pemetaannya, sebagaimana yang disampaian dalam Penjelasan Walikota Bima sebelumnya.

 

Baca Juga :


Selanjutnya dalam Jawaban Walikota Bima, bahwa hasil Pemetaan ini telah di ajukan dan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) dengan hasil pembahasannya adalah membentuk 33 (tiga puluh tiga) SKPD terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat DPRD, Inspektorat, 20 (dua puluh) Dinas, 5 (lima) Badan dan 5 Kecamatan. Hasil pembahasan bersama ini tetap berdampak pada penggabungan beberapa Dinas.
Namun demikian Walikota Bima dalam Jawabannya melemparkan 3 (tiga) opsi yaitu 37, 33 dan 32 SKPD atas hasil pemetaan awal bersama pihak Kementrian Dalam Negeri, hasil pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Pemandangan Umum fraksi – fraksi Dewan terhadap RAPERDA tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima untuk di Kaji dan di Bahas pada tingkat pembahasan selanjutnya. () -01



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan