logoblog

Cari

Sosialiasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Sosialiasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Mataram, Inmas _ Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Utara menyelengarakan Sosialiasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Senin,

Pemerintahan

H.DJOKO PITOYO,S.SOS
Oleh H.DJOKO PITOYO,S.SOS
31 Oktober, 2016 11:40:51
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 9543 Kali

Mataram, Inmas _ Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kab. Lombok Utara menyelengarakan Sosialiasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Senin, 31/10/2016

Bertempat di Idoop Hotel Mataram selama 2 hari yaitu tanggal 30 s/d 31 Oktober 2016 dan dihadiri oleh 59 Orang peserta yaitu Kepala Desa Se- Kab. Lombok Utara,Penghulu, Penyuluh, Staf KUA Se- KLU.Dan Staf Kemenag Kab. Lombok Utara.

Ketua Panitia Hamdun, S. Ag. M.HI melaporkan Tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah " Untuk memberikan informasi kepada aparat kelurahan dan Staf KUA, untuk dapat memahami tentang Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan persyaratan, administrasi nikah bagi calon pengantin dan permasalahannya baik mengenai status,KTP, Kartu Keluarga, Usia dan sebagainya dan tidak ada lagi isu Pungli di Masyarakat .

Sementara itu Kakankemenag Kabupaten Lombok Utara , Dr.H.Muallip, M.Pd dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius, " Paling tidak dengan adanya narasumber yang sudah ahli pada bidangnya, kita dapat bertanya mengenai permasalahan yang mungkin akan terjadi atau juga tentang permasalahan yang sering terjadi di masyarakat .

Kakankemenag juga menambahkan agar seluruh fihak yang berhubungan langsung dengan pernikahan hendaknya memastikan lebih dahulu, baik segi persyaratan administrasinya, perwalian maupun hal lainnya agar nantinya tidak terjadi suatu tuntutan dari fihak keluarga yang merasa tidak sah akan perkawinan tersebut.

 

Baca Juga :


Lebih lanjut Kakankemenag memaparkan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk mengatasi keanekaragaman dan menciptakan kesatuan hukum bagi rakyat Indonesia yang heterogen, khususnya di bidang perkawinan.

Namun kesatuan hukum itu masih belum terlaksana secara efektif, karena UUP masih menunjuk berlakunya hukum masing-masing agama. Hal ini membawa konsekuensi bahwa UUP tidaklah berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perkawinan yang diatur oleh masing-masing agama, bahkan hukum masing-masing agama tersebut. () -01



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan