logoblog

Cari

Tutup Iklan

DPRD Kediri Terkesan Tata Kelola ADD Bima

DPRD Kediri Terkesan Tata Kelola ADD Bima

KM LENGGE,- Sebanyak 10 orang anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Bima Rabu (16/11)

Pemerintahan

KM LENGGE
Oleh KM LENGGE
19 November, 2016 23:49:21
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 7016 Kali

KM LENGGE,- Sebanyak 10 orang anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Bima Rabu (16/11) dan diterima olehAsisten III Setda Bima H. Makruf, SE di aula kantor Bupati Bima. Rombongan yang terdiri dari Dodi (Sekretaris Komisi A),  Danang (Fraksi PDI – P) Prety (Fraksi PDI – P  dan Mugiono dan 6 anggota rombongan. 

Pada kesempatan tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Bima yang diwakili Ketua Komisi A  DPRD Kabupaten Bima Sulaiman, MT, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa beserta para kepala bidang pada BPMDES tampak hadir pada penerimaan rombongan tersebut.

H.Ma’ruf, SE mengawali pengantar penerimaan dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan DPRD Kabupaten Kediri. Dijelaskan Makruf, dalam upaya percepatan implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa,  kabupaten Bima telah melaksanakan sosialisasi secara intensif regulasi tersebut, khusnya terkait  tahapan perencanaan, pelaksanaan dan  monitoring  pencairan dana desa, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Aspek transparansi pengelolaan dana desa menjadi salah satu instrument penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal pengelolaan dana desa”.  Dalam skema pengelolaan dana desa ini, pemerintah desa bersama perangkat dibawahnya dituntut mampu menjabarkan dengan baik aspirasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan warganya”. Kata makruf.

Terkait pengelolaan dana desa, saat ini BMPDes Kabupaten Bima tengah merumuskan beberapa rancangan Peraturan Bupati terkait  batasan dan kewenangan alokasi dana maupun skala kegiatan yang dapat memanfaatkan dana desa tersebut.  

 

Baca Juga :


Menyinggung kebijakan kerjasama antar desa, mengacu pada Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang kerjasama, desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangannya bagi peningkat­an kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa yang berorientasi pada kepentingan dan  aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pimpinan rombongan yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Kediri  Dodi  merasa berkesan terkait dengan pemaparan pemaparan Pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda. “pemaparan Pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda menjadi cacatan penting bagi DPRD Kediri untuk ditindak lanjuti agar pembangunan  di desa dan pengelolaan ADD dan APBDes berjalan sesuai harapan”.  Paparnya.  HP Bima. (Efan) -01



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan