logoblog

Cari

Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum di Kemenag

Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum di Kemenag

Mataram,Inmas_Hari kedua Kegiatan Wworkshop Penyusunan Rancangan Keputusan dan Perundang-Undangan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama RI yang disampaikan

Pemerintahan

H.DJOKO PITOYO,S.SOS
Oleh H.DJOKO PITOYO,S.SOS
18 April, 2017 10:27:02
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 43804 Kali

Mataram,Inmas_Hari kedua Kegiatan Wworkshop Penyusunan Rancangan Keputusan dan Perundang-Undangan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama RI yang disampaikan oleh Siska SH.MA Jabatan Kasubag Perancangan Peraturan Menteri Agama dengan materi Sosialisasi KMA No.777 tahun 2016 tentang Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama , Selasa 18/04/2017.

Siska SH.MA Narasumber

Maksud kegiatan ini Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama dimaksudkan sebagai panduan bagi petugas pelaksana ditingkat pusat dan daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam menyusun kaidah kaidah hukum yang berbentuk Keputusan dan Instrumen hukum lainnya, dan tujuan pedoman penyusunan Keputusan dan Instrumen hukum lainnya bertujuan memnciptakan tertin administrasi dan keselarasan dalam penyusunan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan dan Instrumen hukum lainnya pada Kementerian Agama.

Sasaran penetapan pedoman penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum lainnya pada Kementerian Agama Agama antara lain : keseragaman pola piker dalam penyusunansuatu keputusan dan instrument hukum lainnya, Kelancaran dalam penyusunan Keputusan dan instrument hukum lainnya dan keterpaduan dalam prosedur penyusunan Keputusan dan Instrumen hukum lainnya.

Setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari suatu kegiatan mengeluarkan keputusan keputusan dan atau tindakan administrasi sesuai dengan bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.

Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara dibidang keagamaan, dalam melaksanakan tugasnya ,Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan,penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan. Penetapan suatu keputusan dalam bidang keagamaan merupakan sebuah sistem,karena didalamnya terdapat beberapa tahapan yang terjalin dalam suatu rangkaian yang tidak terpisahkan atau antara satu dan lainnya,tahapan tersebut yaitu tahab pembahasan,tahab pembahasan ,tahab pengesahan dan penyebarluasan.

 

Baca Juga :


Dalam tahapan penyusunan keputusan ,baik ditingkat pusat maupun daerah pada Kementerian Agama ,belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan regulasi yaitu Undang- Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 97 mengamatkan bahwa teknik penyusunan atau atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan atau bentuk Keputusan Menteri.

Dalam Teknis Penyusunan Keputusan Siska SH.MA menyampaikan secara panjang lebar serta tata cara penyusunan Keputusan dan ada beberapa penjelasan penyusunan kerangka Keputusan Menteri dan Keputusan lainnya, dalam keputusan terdiri dari : judul, pembukaan,batang tubuh,penutup dan lapiran (jika diperlukan): Judul keputusan Menteri dan Keputusan lainnya memuat keterangan mengenai jenis, nomor,tahun penetapan dan nama keputusan, judul Keputusan Menteri dan keputusan lainnya ditulis seluruhnya dengan huruf capital yag diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca , nomor ditulis dengan angka arab tanpa indek,yang dilengkapi dengan tahun , judul keputusan Menteri dan Keputusan lainnya tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Pada nama Keputusan menteri dan keputusan lainnya perubahan ditambah farsa “ perubahan atas” didepan judul kepeutusan Menteri Agama yang diubah, Jika keputusan Menteri atau keputusan lainnya telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata “ Perubahan” dan kata atas disisipkan keterangan yang menujukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan,tanpa merinci perubahan lainnya, pada nama Kepetusan Menteri dan keputusan lainnya pencabutan ditambahkan kata “ Pencabutan” didepan judul Keputusan Menteri Agama yang dicabut,dan kegiatan diskusi untuk memberikan umpan balik permasalahan permasalah yang dihadapi didaerah selama ini.

Diskusi sebagai masukan dan umpan balik permasalahan yang dihadapi didaerah dan pembenahan dalam penerapan apa yang didapat pada kegoatan ini untuk dilaksanakan di satker masing masing dan mempedomani KMA.Nomor 777 tahun 2016.___(jk). - 01



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan