logoblog

Cari

Tutup Iklan

Zona Integritas Menuju WBK-WBBM

Zona Integritas Menuju WBK-WBBM

    Nusadua Bali, Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan pengelola Naskah dinas dalam pemenuhan Zona Integritas ,sebagai nara sumber Kepala Sub Bagian Inspektorat Wilayah

Pemerintahan

H.DJOKO PITOYO,S.SOS
Oleh H.DJOKO PITOYO,S.SOS
14 Agustus, 2017 12:14:55
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 3005 Kali

 

 

Nusadua Bali, Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan pengelola Naskah dinas dalam pemenuhan Zona Integritas ,sebagai nara sumber Kepala Sub Bagian Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia H.Abdul Aziz Noor dengan materi Ketatanaskahan Dinas dan Kearsiapan sebagai pendukung pelaksanaan Zona Wilayah Bersih Melayani dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia , Jum’at 11/08/2017.

H.Abdul Aziz Noor

 

Dalam materi yang disampaikan Kepala Sub Bagian Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia H.Abdul Aziz Noor Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemilihan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: a. setingkat eselon I sampai dengan eselon III; b. dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; c. mengelola sumber daya yang cukup besar; serta d. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja/satuan kerja tersebut. Selanjutnya Tim Penilai Internal melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja/satuan kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM maka unit kerja/satuan kerja tersebut diusulkan ke Kementerian PAN dan RB untuk dilakukan reviu. Diharapkan untuk Madrasah agar mempersiapkan diri untuk ada kesiapan untuk menjadi pilot project dalam mendukung pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Madrasah adalah ujung tombok pelayanan masyarakat paling bawah dalam bidang pendidikan, diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik baiknya dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta mutu pelayanan yang diharapkan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas tanpa ada pungutan pungutan yang mengakibatkan korupsi.

 

Baca Juga :


Siti Mudayaroh

Sementara dalam pemaparan yang disampaikan nara sumber dengan materi Progres Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Pelaksanaan Zona Intergritas di satker oleh Kasubag Tata Usaha Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Kementerian Agama Republik Indonesia Siti Mudayaroh dibahas tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Akuntabilitas berasal dari istilah yang berarti pertanggunganjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggunganjawab. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Juga menyinggung tentang semua tugas yang kita langkasanakan harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan.

Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi (instansi pemerintah) secara keseluruhan.

SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. 5. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 6. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 7. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 8. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.___(joko).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008 - 2017 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan