logoblog

Cari

Tutup Iklan

Menteri PAN RB Buka Acara SAIK 2017 Di Palembang

Menteri PAN RB Buka Acara SAIK 2017 Di Palembang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menggelar acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Tingkat Nasional Tahun 2017, Kamis 22-24

Pemerintahan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
22 November, 2017 15:28:15
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 4611 Kali

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menggelar acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Tingkat Nasional Tahun 2017, Kamis 22-24 November di Hotel Aryaduta dan PSCC Hall Kota Palembang Sumatera Selatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, SE, M.Si membuka secara resmi acara Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) tahun 2017, di Kota Palembang, Kamis (22/11) dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Informasi di Era Digital dan Sukseskan Asian Games 2018”

Pembukaan SAIK 2017 dihadiri oleh  Dirjen IKP Kementrian Kominfo RI R Niken Widiastuti, Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, Kapolda Sumatera Selatan, Bupati Banyu Asin, dan Walikota Palembang.

Peserta SAIK 2017 sebanyak 3.500 orang dari Kementerian, Lembaga, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi se Indonesia, Humas dan Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota, KIM, Forum Komunikasi Media Tradisional serta Komunitas Blogger.

Sebelum pelaksanaan SAIK dilakukan Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Anugerah Media Humas, Temu KIM Tingkat Nasional, Festival Pertunjukan Rakyat, Serta Pameran (Kehumasan, Pelayanan Publik, Produk  layanan unggulan daerah dan produk informasi KIM).

Kegiatan yang menjadi wadah penyebaran dan pelayanan informasi serta menyiapkan masyarakat yang siap dalam persaingan dunia global dan perkembangan IT serta melalui program SIAK Tingkat Nasional diharapkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bersinergi dengan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kuantintas dan kualitas pembangunan bidang Kominfo.

Dalam sambutanya, Kemenpan RB Asman Abnur, SE, M.Si menjelaskan bahwa Berdasarkan riset We Are Social, Indonesia saat ini merupakan negara dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia sekitar 88,1 juta, naik sebesar 51 % pada tahun 2017 menjadi 132,7 juta atau  50,65 % dari jumlah penduduk sekitar 262 juta.

Demikian juga pertumbuhan pengguna media sosial meningkat tajam, dari 79 juta pada tahun 2016 menjadi 106 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan tersebut menempati posisi ketiga di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok dan India.

Penetrasi internet dan peningkatan pengguna media sosial yang begitu pesat menghantarkan bangsa kita ke gelombang ketiga perubahan, yakni era "Internet of Things". Suatu era dimana konektivitas internet tersambung terus-menerus dan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

Di era "Internet of Things" banyak hal yang tidak kelihatan, tetapi dampaknya sangat terasa. Sebagai contoh munculnya berbagai informasi bohong atau hoax.

Sumber pembuat dan penyebarnya tidak jelas dan tidak kelihatan, tetapi kontennya dengan cepat menyebar ke tengah-tengah masyarakat hanya dalam hitungan jam, bahkan menit dan detik.

 

Baca Juga :


“Inilah gelombang disruption, dimana gangguan datang tidak kelihatan tetapi dampaknya sangat luar biasa,” kata Asman Abnur

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Apabila Humas Pemerintah sebagai pengelola informasi dan komunikasi publik, tidak kreatif dan inovatif maka akan ditinggalkan oleh masyarakat.

“Masyarakat akan lebih menyukai informasi yang berkembang di media sosial atau media digital lainnya yang terkadang tidak jelas sumber dan konteksnya dibanding dengan informasi yang disampaikan oleh Humas Pemerintah,” lanjut Menteri PAN RB ini.

Saatnya Humas Pemerintah melakukan transformasi digital dalam pendekatan maupun pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Pendekatan one way traffic yang saat ini seringkali dilakukan, saatnya dirubah ke pola pendekatan two way traffic berbasis elektronik agar mampu memenuhi common interest, yakni mempertautkan dan mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara cepat.

Demikian juga dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Humas Pemerintah harus melakukan transformasi dari pengelolaan konvensional ke pengelolaan multidimensional melalui prinsip 3 M, yakni menggunakan multimedia, multichannel dan multiplatform.

Dalam multimedia, Humas harus mampu menyediakan informasi dalam berbagai format teks, foto, grafik, animasi, maupun audio. Terkait multichannel, artinya Humas harus mampu memaksimalkan berbagai metode dan kanal distribusi informasi, baik melalui pertemuan fisik, media elektronik, media cetak, media online, maupun media sosial.

Humas Pemerintah diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mendiseminasikan secara efektif berbagai keberhasilan dan capaian kinerja pemerintah.

Humas Pemerintah harus mampu tampil di depan dalam melakukan "agenda setting" dan "framing informasi" di tengah derasnya transformasi digital di berbagai bidang kehidupan sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan