logoblog

Cari

Tutup Iklan

Diskominfo Dan Persandian Aceh Study Banding Di Diskominfotik Ntb

Diskominfo Dan Persandian Aceh Study Banding Di Diskominfotik Ntb

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo dan Persandian) Pemerintah Provinsi Aceh melakuakn study banding tentang peraturan dearah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi

Pemerintahan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
24 November, 2017 15:52:41
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 2521 Kali

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo dan Persandian) Pemerintah Provinsi Aceh melakuakn study banding tentang peraturan dearah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

 

Mewakili Kepala Dinas (Kadis), Sekretaris Diskominfotik NTB  Ir. M. Ilham, MM menerima langsung 5 orang tim dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Kamis (22/11) di ruang rapat Kadis Diskominfotik.

 

Kepala Seksi Elektronik, Cetak dan Grafika Diskominfo dan Persandian Provinsi Aceh, Asriani, S. Sos, menjelaskan tujuan mengunjungi NTB untuk mencari masukan dan referensi terhadap rencana penyusunan rancangan Qanun (Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh).

 

“ Ketika NTB punya sebuah Perda tentang keterbukaan dan pelayanan public,  kita jadikan NTB salahsatu daerah yang menjadi model bagi kita untuk mendapatkan masukana-masukan menambah khasanah dalam rencana penyusunan draf Qanun, beberapa peraturan lain terkait dengan pelayanan PPID, pengelolaan E-Govermennya di NTB,” ujar Asriani.

 

Saat ini Provinsi NTB  tidak jauh beda dengan pemerintah Provinsi Aceh sedang melakukan pembenahan terkait dengan turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  baru di aceh juga demikian.

 

 

Baca Juga :


Provinsi NTB adalah provinsi yang memelopori tentang Perda Keterbukaan Publik, sebelum turun perturan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang mengacu pada Permen selanjutnya tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi, namun pemerintah provinsi NTB sudah melahirkan perda tentang Pelayan Publik.

 

Sekretaris Diskominfotik NTB  Ir. M. Ilham, MM menjelaskan tentang perda keterbukaan public. Bahkan di tahun 2017 Dinas Kominfotik sudah mengajukan dan saat ini sedang di bahas oleh DPRD Provinsi NTB tentang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Sistem Elektronik.

 

“Perda tentang Tata Kelola Pemerintah Berbasis Sistem Elektronik dimana semua system OPD akan terintegrasi dengan system ini,” ujar Ilham.

 

Secara teknis hadir Tim dari Pengeloaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfotik yang menangani dan menjelaskan secara teknis system Tata Kelola Pemerintah Berbasis Sistem Elektronik. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan