logoblog

Cari

Tutup Iklan

Pemkab Bima Akan Melaksanakan Mutasi Jabatan

Pemkab Bima Akan Melaksanakan Mutasi Jabatan

KM LENGGE,- Pemerintah Kabupaten Bima dalam waktu dekat akan melaksanakan rotasi dan mutasi untuk pengisi kekosongan jabatan terutama di level eselon

Pemerintahan

KM LENGGE
Oleh KM LENGGE
11 Januari, 2018 11:09:04
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 52 Kali

KM LENGGE,- Pemerintah Kabupaten Bima dalam waktu dekat akan melaksanakan rotasi dan mutasi untuk pengisi kekosongan jabatan terutama di level eselon II dan merupakan kebutuhan organisasi baik ditinjau dari aspek hukum, anggaran dan kinerja Pemerintahan. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si , pada hari Senin (8/1) di ruang rapat Sekda Kabupaten Bima. Mutasi dan rotasi tetap dilaksanakan karena kebutuhan organisasi.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Yahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.         

Menjawab hal tersebut, Sekda Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si  menegaskan bahwa Penafsiran terhadap ketentuan tersebut berlaku bagi pejabat negara pertahana yang akan mengikuti pilkada dan bagi daerah yang akan menyelenggarakan pilkada secara langsung, maka tidak dapat diberlakukan pada kabupaten  Bima,karena Kabupaten Bima dalam kurun waktu 6 bulan kedepan tidak serdang atau akan melaksanakan pilkada       

 

Baca Juga :


Sedangkan kaitannya dengan ketentuan pasal 71 ayat 3, ayat 5, dan ayat 6 tidak dapat dikaitkan dengan Bupati Bima mengingat Bupati Bima bukan sebagai salah satu calon pertahana yang akan mengikuti pilkada.

Pemaknaan dan penafsiran yang bukan pertahana dalam ayat 6 tidak dapat ditujukkan bagi Bupati, mengingat Kabupaten Bima tidak menyelenggarakan pilkada.  Apalagi penunjukkan Pelaksana Tugas (PLT) sudah lebih dari satu tahun. Pejabat eselon II sudah dilakukan Pansel dan sudah ada persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dilantik.  []



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.