logoblog

Cari

Tutup Iklan

Jelang Pilkada, ASN Dituntut Netral

Jelang Pilkada, ASN Dituntut Netral

Tahun 2018 merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan diseluruh penjuru tanah air untuk memilih

Pemerintahan

Jelang Pilkada, ASN Dituntut Netral


Aan Harmiawan
Oleh Aan Harmiawan
22 Januari, 2018 10:25:10
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 804 Kali

Tahun 2018 merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan diseluruh penjuru tanah air untuk memilih pemimpin yang akan duduk di singgasana tertinggi tiap daerahnya.

Menyambut pilkada serentak yang segera bergulir tersebut, berbagai regulasi hadir sebagai pagar pembatas untuk menjaga netralitas demi berlangsungnya pilkada yang demokratis.

Salah satu aturan tersebut menyasar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituntut untuk menjaga netralitas dan profesionalisme untuk tidak terlibat politik praktik guna memastikan serta menghindari keterlibatan ASN dalam pilkada serentak 2018 dan pemilihan legislatif, pilpres dan wapres pada 2019.

Sebagaimana yang tertuang dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur disebutkan agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ditegaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat(4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Sementara didalam pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) disebutkan jika PNS yang mencalonkan diti atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Untuk PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Dalam surat yang ditetapkan pada 27 Desember 2017 tersebut disebutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

 

Baca Juga :


Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Untuk itu, Menteri Asman mengimbau kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau kepala daerah untuk mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, untuk memberikan kesempatan pada PNS untuk melaksanakan hak pilih.

Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Barat (NTB) yang juga akan melaksanakan pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan walikota di 3 Kabupaten/Kota. Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) beberapa waktu yang lalu ingatkan dan mengajak seluruh ASN lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemprov NTB untuk menjaga netralitasnya. “Saya minta netralitas ASN tetap dijaga supaya tidak berdampak buruk kepada pemerintahan secara keseluruhan," tegas Gubernur dua periode tersebut.

Para ASN diminta fokus pada program-program prioritas pemerintah di tahun 2018 dengan terus meningkatkan semangat kerja sebagai bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban terbaik kepada masyarakat. Juga fokus bekerja memenuhi target-target pencapaian indikator RPJMD yang belum tercapai.(ahn)

Sumber: menpan.go.id



 
Aan Harmiawan

Aan Harmiawan

Lahir di Mataram bertepatan dengan HUT Provinsi Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, ingin mencoba menggapai sebuah cita dengan imajinasi yang tertuang dalam media digital. Belajar dan terus belajar!

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan