logoblog

Cari

Tutup Iklan

Harmonisasi Penyusunan Perda Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Harmonisasi Penyusunan Perda Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bidang PTIK Diskomonfotik NTB Bekerjasama dengan Kementrian PPN/Bappenas dan Australian Government menggelar Focus Group Discussion (28/2). FDG ini bertema Harmonisasi Penyusunan

Pemerintahan

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
28 Februari, 2018 17:18:32
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 2890 Kali

Bidang PTIK Diskomonfotik NTB Bekerjasama dengan Kementrian PPN/Bappenas dan Australian Government menggelar Focus Group Discussion (28/2). FDG ini bertema Harmonisasi Penyusunan Peraturan Gubernur untuk Pelaksana Perda Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik di Provinsi NTB dan difasilitasi oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan KOMPAK NTB.

"FDG ini digelar dari kita dan untuk kita. Semoga hasilnya bisa optimal. Karena banyak Perda yang tidak berjalan dengan optimal dikarenakan implementasi dan perencanaan yang masih kurang. Semoga Perda Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di NTB ini bisa optimal," tutur Wahyudi selaku koordinator KOMPAK dalam sambutannya. 

Turut hadir Kadis Kominfotik NTB Tri Budiprayitno dan Kadis Bapedda NTB Ridwansyah, selaku pemateri. Dengan dipandu oleh Abel Syamsul Hatuina, Kabid IKP Diskominfotik NTB diskusi berjalan cukup interaktif. 

Perda Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di NTB ini telah diresmikan pada tanggal 6 Januari 2018 kemarin dan sedang dalam proses diundangkan. Perda ini diharapkan dapat menjadi kado pada pemerintahan Gubernur TGKH M. Zainul Majdi MA. 

"Tidak semua daerah memiliki Perda mengenai Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti ini, sehingga semoga ini bisa menjadi kado termanis di akhir pemerintahan Gubernur kita, karena Pak Gubernur sangat ingin NTB memiliki Perda mengenai hal ini," jelas Ridwansyah. 

 

Baca Juga :


Disahkannya Perda mengenai Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di NTB ini tidak semata-mata membuat pemerintah NTB dapar bernafas lega, karena masih ada banyak Pergub yang masih menjadi PR bersama untuk dikawal kedepannya. 

"Untuk Perda ini pun kita harus gencar mensosialisasikannya baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat," pesan Kadis Kominfotik NTB Tri Budiprayitno kepada seluruh peserta FGD. (nov/luk)



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan