logoblog

Cari

Tutup Iklan

Pembuatan Aplikasi OPD Wajib Konsultasi ke DisKominfotik NTB

Pembuatan Aplikasi OPD Wajib Konsultasi ke DisKominfotik NTB

  Pendataan dan registrasi aplikasi disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan kewajiban. Adanya pendataan aplikasi

Pemerintahan

Suparman
Oleh Suparman
09 Maret, 2018 14:13:40
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 2805 Kali

Pendataan dan registrasi aplikasi disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan kewajiban. Adanya pendataan aplikasi yang dilakukan oleh Pejabat Fungsionl Pranata Komputer (Prakom) Dinas Kominfotik NTB di setiap OPD bertujuan untuk melindungi website dan aplikasi yang sudah dibangun sehingga diketahui oleh Negara melalui pendataan dan registrasi aplikasi yang baik.

Kunjungan dilakukakn oleh Lalu Herdiyanto Try Wisnu Hardowo, S.Kom selaku pejabat fungsional prakom Kominfotik NTB ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Dalam kunjungan tersebut, untuk memastikan bahwa pendataan dan registrasi aplikasi sudah tercatat di Dinas Kominfotik agar supaya legalitas aplikasi dapat diakui oleh pemerintah. Jumat (09/03/18)

“Kadang dari OPD sendiri, menggagap bahwa registrasi ini adalah hal yg sangat sepele. Jadi kenapa kita perlu melakukan registrasi ini, untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang tidak kita inginkan, supaya tidak dianggap sebagai aplikasi abal-abal,” jelasnya

Selanjutnya Wisnu mengatakan, pemerintahan maupun non pemerintah (Swasta) dan semua pelaku usaha di Provinsi NTB harus melakukan pendataan aplikasi di Dinas Kominfotik NTB.

“Kita harus melakukan pendataan pada aplikasi-aplikasi apa saja, yang sudah berjalan di NTB, kemudian aplikasi yang sudah di buat maupun aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi,” katanya.

Sementara itu, Wulandari selaku operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mengakui bahwa aplikasi untuk menunjang informasi dan inovasi Dinas Kelalutan dan Perikanan NTB belum ada. Untuk sementara, yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat hanya melalui website dinas.

 

Baca Juga :


“kedepannya, semoga aplikasi dapat dibuat sebagai inovasi kami. Kemudian semua peralatan dapat tersedia, karena selama ini masih banyak yang kurang,”akuinya ketika ditemui diruang kerjanya, yang baru beberapa bulan menjadi operator PPID Dinas Kelautan dan Perikanan NTB.

Kemudian Wisnu melanjutkan kunjungan ke Dinas Pertanian Dan Perkebunan (Distanbu) Provinsi NTB, untuk memastikan pendataan dan registrasi aplikasi. Kunjungan disambut baik oleh Muliyadi Hatimultazam, SP, M.Si sebagai pejabat fungsional perencanaan, yang merangkap juga sebagai operator PPID Distanbun NTB. Mulyadi mengatakan bahwa aplikasi sebagai inovasi dinas, belum ada. Distanbu masih menggunakan aplikasi dari Kementrian Pertanian seperti, aplikasi eProposal, aplikasi ini untuk mengusulkan anggaran.

“untuk tahun 2019, kami sudah susun melalui aplikasi eProposal, kemudian masih-masih kabupaten/kota melalui adminnya mengirimkan eProposalnya, kita di provinsi yang memverifikasi,”ujarnya.

Sementara itu, untuk menunjang pembuatan aplikasi sebagai inovasi Distanbun NTB, tenaga ahli di bidang ite belum ada, sehingga distanbu kesulitan untuk membuat aplikasi baru. Kehadiran tenaga yang ahli di bidang ite sangat membantu dalam pembuatan aplikasi baru sebagai inovasi  Distanbu NTB. (MAN dan  IHSAN)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan