logoblog

Cari

Tutup Iklan

Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih, KPK Dampingi Lobar

Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih, KPK Dampingi Lobar

Giri Menang, KM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan asistensi dalam pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok

Pemerintahan

Pangkat Ali
Oleh Pangkat Ali
13 Maret, 2018 19:17:49
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 1071 Kali

Giri Menang, KM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan asistensi dalam pencegahan tindak pidana korupsi kepada seluruh pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar). Melalui timnya, lembaga anti rasuah itu memberikan pendampingan kepada daerah ini dalam menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Ruang Rapat Jayengrana, Selasa (13/3).

Tim KPK melalui VIC Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Wilayah Bali-NTB, Untung Wicaksono, disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Moh. Taufiq yang kemudian mengumpulkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diasistensi secara langsung oleh Untung dalam penyusunan dan merealisasikan RAD itu.

Hadir untuk memaparkan dokumen RAD itu adalah Inspektur Lobar H. Rahmat Agus Hidayat didampingi para Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Kab. Lobar. Dalam kesempatan berikutnya secara berturut-turut Kepala BPKAD H. Joko Wiratno, Sekretaris DPRD H. Isnanto Karyawan, Kepala Bappeda H. Baehaqi, Kepala DPM PTSP yang diwakili oleh Kepala Bidangnya, Kepala Dinas Kominfotik Budi Dharmajaya, dan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Heri Ramdhani, memaparkan perencanaan dan kendalanya dalam RAD. Hadir pula Kepala Disdikbud Hendrayadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Manan, Kepala Dinas PU-TR Made Arthadana, Ksdisos Lobar, Drg. Ambaryati dan beberapa pejabat eselon 3 yang mewakili Kepala OPD lainnya. Mereka memiliki keterkaitan langsung dalam pencegahan tipikor.

Dalam kesempatan itu, Untung Wicaksono memberikan paresiasi dan atensi yang tinggi terhadap beberapa persoalan. Di antaranya adalah permasalahan aset kendaraan dinas, pemanfaatan CCTV, pemanfaatan aplikasi multi media, bahkan pembaharuan web site. Secara khusus, Untung memberikan tekanan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang kendaraan dinas (randis) mantan anggota DPRD yang belum mengembalikan randisnya saat aktif.

"Perlu sesekali kali bersikap keras. Jika secara lisan pemberitahuan tidak digubris, melalui surat resmipun tidak diindahkan, maka dipersilahkan kepolisian mendatangi rumah pemegang motor dinas bersangkutan. Silahkan datangi rumahnya. Minta bantuan polisi," pinta Untung yang diamini seluruh hadirin, termasuk seorang yang tergabung dalam tim Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Wilayah Bali dan NTB.

 

Baca Juga :


Untung pun memberikan apresiasi atas capaian RAD di Lobar. Kata dia, dibandingkan dengan daerah lain, Lobar cukup cepat dalam menyusun RAD ini. Namun dia mengingatkan agar tetap mempertahankan level III dalam maturitas SPIP-nya.

Dari gelaran Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemkab Lobar periode Desember 2017 ini, tercatat ada 11 permasalahan yang dibahas masing masing OPD. Permasalahan tersebut adalah Pengelolaan APBD, Pengadaan barang/jasa, Perijinan dan Pelayanan Terpadu, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi Komunikasi Informasi, Pendidikan, Kesehatan, Infratstruktur, Sosial, Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Sumberdaya Alam



 
Pangkat Ali

Pangkat Ali

Save Our Gumi Paer...LOMBOK Lalu Pangkat Ali, kesehariannya sebagai ASN -Pejabat Fungsional Pranata Humas Permkab.Lobar. Tinggal di Desa Kopang-Lombok Tengah. CP & WA: 081907941070. Fb: Fotografer Kopang & Eliza Agniya

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan