logoblog

Cari

Tutup Iklan

Musrenbang RKPD 2019, Rumuskan Berbagai Program Prioritas Provinsi NTB

Musrenbang RKPD 2019, Rumuskan Berbagai Program Prioritas Provinsi NTB

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun

Pemerintahan

Lulu walmarjan
Oleh Lulu walmarjan
17 April, 2018 09:04:23
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 527 Kali

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019. Acara itu digelar di Hotel Lombok Raya, Senin (16/04). Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari unsur Pemerintah Pusat, DPRD, Pimpinan OPD, dan seluruh tokoh masyarakat serta mitra pembangunan lainnya ini dibuka secara langsung Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi, MA.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah,M.Sc.,MM.,MTP dalam laporannya mengatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan penyusunan kegiatan prioritas daerah serta pematangan Rencana Kerja perangkat daerah pemerintah provinsi NTB tahun 2019. Di mana Musrenbang RKPD ini, telah melalui beberapa proses mulai dari Musrenbang tingkat Desa, Forum OPD, hingga tingkat provinsi NTB. "Kegiatan ini kita harapkan bisa menghasilkan berbagai rumusan dari penyelarasan aspirasi antara semua pihak, mulai dari DPRD, DPD serta semua konstituen," tuturnya.

Dalam Musrenbang kali ini, membahas beberapa isu strategis daerah dalam RKPD tahun 2019, diantaranya penurunan angka kemiskinan, akses pelayanan dasar, nilai tambah ekonomi sektor pertanian, pariwisata dan jasa produktif, infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata, serta kualitas lingkungan hidup, dan mitigasi bencana.

Dalam kesempatan itu pula, hadir Menteri PPN Kepala Bappenas RI yang diwakili Staf Ahli Menteri PPN Bappenas bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur, Dr. Ir. Bambang Prijambodo, MA. Bambang Prijambodo memberikan arahan tentang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Dalam kesempatan itu, Bambang Prijambodo, menjelaskan tentang pemerataan pembangunan yang berkualitas yang menyentuh kehidupan masyarakat yang kurang mampu. "Yang terpenting adalah prinsip penggunaaan APBN mengikuti money follow program, penggunaan setiap rupiah mengacu pada prioritas yang menjadi sasaran utama," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI dalam sambutannya yang disampaikan staf ahli bidang pemerintahan Prof. Dr. Suhajar Diantoro,M.Si mengatakan bahwa pelaksanaan forum Musrenbang ini sebagai sarana untuk menguji konsistensi rencana kerja dan rencana strategis OPD sesuai dengan RPJMD Gubernur untuk mewujudkan cita-cita satu indonesia sesuai dengan nawacita dari Presiden RI Joko Widodo. "Kita memberikan apresiasi atas kerja keras dari seluruh aparatur pemerintah terhadap pencapaian NTB selama ini, tema RKP sudah selaras dengan RKP Nasional namun masih terdapat beberapa catatan, dimana seyogyanya RKPD 2019 ini harus berkontribusi positif terhadap kemajuan NTB, para pemangku kepentingan juga bisa mengawal konsitensi APBD 2019 baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya," ujarnya.

Gubernur NTB TGKH M Zainul Majdi MA dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Musrenbang mengatakan bahwa Musrenbang ini tidak hanya kegiatan birokratif reguler yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, tapi sebagai tahap akhir dari keseluruhan tahapan, mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi NTB. "Harapannya dari arahan dan masukan yang kita simak menyangkut sisi yang perlu dibenahi, saya harap kita bisa formulasikan tentunya dalam konteks masing-masing daerah kabupaten kota dan tingkat provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan kita satu tahun kedepan, bisa lebih efektif dan efisien dalam membawa kebaikan besar bagi masyarakat," ungkap Gubernur dua periode tersebut.

Dalam Musrenbang tersebut diserahkan juga penghargaan kepada beberapa organisasi dan lembaga serta Kabupaten/Kota Di NTB yang sudah ikut berkontribusi dalam memajukan pembangunan di Bumi Gora ini, serta dilakukan penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU) antara pemerintah daerah dengan Pokja di NTB. (Luk/Ely)

 

Baca Juga :




 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan