logoblog

Cari

Tutup Iklan

Gubernur Lantik Komisioner KPID NTB

Gubernur Lantik Komisioner KPID NTB

Tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi NTB, masa bakti 2018-2021 yang terpilih pada 5 April lalu, dilantik Gubernur NTB Dr.

Pemerintahan

Lulu walmarjan
Oleh Lulu walmarjan
25 April, 2018 17:16:22
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 952 Kali

Tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi NTB, masa bakti 2018-2021 yang terpilih pada 5 April lalu, dilantik Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan komisioner KPID baru ini dihadiri ketua KPI Pusat,komisioner KPID lama serta seluruh pimpinan OPD dan lembaga lainnya, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB,Rabu (25/04).

Ketujuh Komisioner KPID NTB yang dilantik yakni, Yusron Saudi, ST.,M.Pd (Ketua), Andayani, SE.,MM (Wakil Ketua), Fathul Rakhman, S.Km (Anggota bidang Kelembagaan), Arwan Syahroni S.E (Anggota Bidang Pengelolaan Struktur), Husna Fatayati, S.Si (Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran), Fathurrijal, MK, (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), Sahdan, S.Pd (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran).

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Ph.D, dalam sambutannya mengatakan, dikukuhkannya tujuh komisioner baru KPID NTB Ini mampu mendorong industri penyiaran yang sehat dan mencerdaskan, serta bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, terutama sebagai regulator dalam memantau dan mengawasi lembaga penyiaran terkait program dan isi siaran yang ditayangkan kepada masyarakat.

”Terima kasih kepada pemerintah provinsi NTB atas segala upaya untuk mendorong dan mengawal penyiaran, kenapa KPID ini dilantik, karena merupakan inisiasi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi daerah, sehingga industri penyiaran itu bisa bertumbuh dan konten siaran itu menjadi lebih baik serta bisa bermanfaat bagi masyarakat,”tuturnya.

Selain itu, yang menjadi atensi dari KPI Pusat adalah lembaga penyiaran nasional wajib menyediakan konten lokal 10 persen dari 20 persen ruang komersial, sesuai dengan mandat undang-undang nomor 32 tahun 2002.”Semoga teman-teman KPID bisa mengatensi hal ini dan bertugas secara maksimal mengawasi konten, kabarnya masih ada beberapa daerah yang belum memahami adanya undang- undang dan klausul tersebut, saya harap KPID dan pemerintah provinsi bisa bersinergi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB Dr.TGH M Zainul Majdi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kinerja komisioner KPID periode sebelumnya, yang telah bekerja keras turut berkontribusi membangun daerah, serta mengucapkan selamat kepada komisioner KPID NTB yang baru dilantik. Gubernur juga mengingatkan para komisioner KPID NTB dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan.” KPID menjadi jembatan terbaik bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan harapan, bagaimana ruang publik yang namanya penyiaran itu akan dapat mendatangkan kemanfaatan bagi semua, semoga tujuh orang ini bisa bekerja lebih dinamis dan semangat sambil meneruskan kebaikan atau kepeloporan dari pengurus yang lama, silahkan anda berinovasi dalam meningkatkan kinerja KPID kedepannya,”ungkap Gubernur dua periode tersebut.

Disamping itu, Gubernur yang akrab disapa TGB ini menyambut baik apa yang menjadi atensi dari KPI Pusat tentang kewajiban lembaga penyiaran nasional menyediakan konten lokal 10 persen. “Sudah ada regulasi dari negara untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan frekuensi ini dengan baik, termasuk diantaranya iklan layanan masyarakat, sebagai bagian dari perkhidmatan masyarakat, saya rasa ini perlu dicermati, tapi saya rasa ini masih belum terjadi di NTB, selama ini jika Pemda mau memasukkan bahan ke lembaga penyiaran harus membayar, padahal sudah ada ketentuan 10 dari 20 persen merupakan hak untuk layanan masyarakat,” ungkap Gubernur.

Untuk kedepannya, seluruh perangkat pemerintah provinsi seperti Dinas Kominfotik NTB serta OPD lainnya, bisa memanfaatkan KPID NTB sebagai wadah dalam menjembatani hubungan dengan lembaga penyiaran, jika ingin memasukkan iklan layanan masyarakat, harus melalui KPID terlebih dahulu, nantinya KPID yang akan bertugas mendistribusikan baik ke televisi maupun radio, hal ini sekaligus sebagai upaya dalam mengukur komitmen lembaga penyiaran sejauh mana dapat memenuhi hak masyarakat di dalam tayangan itu. (tim media).

 

Baca Juga :




 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan