logoblog

Cari

Ini Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum 10 Fraksi Terkait LKPJ Kepala Daerah

Ini Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum 10 Fraksi Terkait LKPJ Kepala Daerah

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggyng

Pemerintahan

Lulu walmarjan
Oleh Lulu walmarjan
03 Mei, 2018 18:04:24
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 10370 Kali

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dengan agenda jawaban Gubernur NTB atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan (AMJ) tahun 2013-2018 berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD provinsi NTB, Rabu (02/05/18). 

Rapat yang dibuka oleh ketua DPRD provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH. MH. Dalam sambutannya,  Baiq Isvie Rupaeda berharap rapat tersebut mendapat jawaban dari Gubernur NTB. Hadir dalam Rapat tersebut, diantarantya, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Sekda Provinsi NTB ( Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD), Para DPRD NTB, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemprov NTB, pejabat sipil TNI, dan POlRI serta Media Cetak dan Elektronik.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di DPDR provinsi NTB itu menyampaikan terimakasih kepada tamu yang hadir dalam acara rapat tersebut. 

"Kami menyampaikan terima kasih hari ini kepada para tamu undangan yang hadir, dalam pemandangan umumnya sebelumnya fraksi-fraksi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, harapan, usul dan kritik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, Apa yang menjadi harapan tersebut semoga bisa mendapat jawaban dari Gubernur NTB," ujar Isvie saat memberikan sambutan. 

Selain itu, Isvie juga menyampaikan bahwa rapat paripurna ketiga DPRD NTB ini bertepatan dengan momentum hardiknas tanggal 2 Mei 2018. "Semoga peringatan hardiknas ini, seluruh pendidik bisa lebih bersemangat dalam mewujudkan pendidikan dalam membangun anak bangsa yang cerdas kreatif, inovatif, berkualitas dan mandiri," ungkapnya. 

Jawaban terhadap pertanyaan Fraksi Golkar terkait dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) makin kecil, maka jumlah penduduk yang tidak bekerja makin rendah. Penurunan angka pengangguran berkolerasi positif dengan penurunan angka kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB.

 

Baca Juga :


Selanjutnya,  pertanyaan fraksi Demokrat terkait intervensi melawan kemiskinan di desa disampaikan bahwa pada APBD perubahan 2017 dilaksanakan program melawan kemiskinan dari desa telah terlaksana dengan baik sesuai rencana. Pada tahun 2018 program tersebut dilanjutkan dengan cakupan lebih luas. Sedangkan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat program kesehatan yang dilaksanakan telah mengarah pada upaya preventif dan promotif melalui program prioritas OPD dan lintas OPD antara lain melalui program pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan seperti penanggulangan penyakit menular, perbaikan gizi dan peningkatan keselamatan melahirkan ibu dan anak. 

Selanjutnya jawaban terhadap pertanyaan fraksi terkait strategi pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan PAD terutama tanah dan bangunan pada lokasi strategis telah ditetapkan pada peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah, upaya pemanfaatan aset daerah khususnya berupa tanah dan bangunan (rumah dinas) yang berada di areal strategis/jalan protokol saat ini pola penyewaannya lebih diarahkan ke pihak ketiga yang besaran kontribusinya disesuaikan dengan nilai pasaran yang ada. 

Selanjutnya jawaban atas pertanyaan fraksi Gerindra terkait dengan pengembangan inovasi pelayanan ramah untuk mencegah kasus buruh migran ilegal sudah dilakukan pembenahan dan pengelolaan data TKI. Dimana telah diinisiasi aplikasi layanan terpadu satu pintu berbasis elektronik untuk menjamin validitas serta realibilitas data buruh migran di NTB dan mengurangi prosedur pelayanan yang berbelit-belit.

Rapat paripurna DPRD NTB ini akan dilanjutkan dengan agenda hasil pembahasan dan pengkajian pansus terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah akhir tahun 2017 dan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah akhir masa jabatan 2013-2018 akan disampaikan dalam rapat paripurna ke IV pada Selasa 08 Mei 2018 dan merupakan rapat paripurna terakhir. (Tim media)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan