logoblog

Cari

Tutup Iklan

Pemprov NTB Raih Penilaian Opini WTP Ke 7 Dari BPK RI

Pemprov NTB Raih Penilaian Opini WTP Ke 7 Dari BPK RI

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalan pengelolaan keuang daerah. Untuk ke Tujuh kalinya sejak tahun

Pemerintahan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
30 Mei, 2018 15:03:13
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 6817 Kali

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalan pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke Tujuh kalinya sejak tahun anggaran 2011 secara beruntun sampai dengan di tahun anggaran 2017, Pemrov NTB meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Hal tersebut disampiakan langsung oleh Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Agus Joko Pramono kepada Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat Rapat Paripurna Istimewa tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2017 kepada DPRD Provinsi NTB, Jum'at (25/5) yang lalu di ruang sidang gedung DPRD.

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 tersebut tidak dengan mudah diraih  sejak tahun 2011 yang lalu, namun pemerintahan daerah yang dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi itu bekerja keras dengan bersama semua pihak dengan dukungan masyarakat NTB.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Joko Pramono dalam sambutannya menjelaskan bahwa, BPK RI telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, yaitu menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemprov NTB tahun 2017 kepada DPRD Provinsi NTB.

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 dan UU nomor nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, maka BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan provinsi NTB tahun 2017. 

Pemeriksaan ini untuk memberikan opini atas laporan keuangan provinsi NTB tahun anggaran 2017 dengan mempertimbangkan kesesuaian antara standar akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dengan didukung oleh efektifitas sistem pengendalian internal yang memadai.

“Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ini telah dilakukan dan dapat diserahkan sekaligus juga menyerahkan dengan gubernur NTB dengan tepat waktu,” kata Agus Joko Pramono.

Laporan keuangan pemprov NTB tahun  2017 merupakan laporan keuangan yang ketiga yang disusun dengan basis faktual yaitu suatu basis yang mengutamakan kepada kebermanfatan pengelolaan anggaran. BPK telah memeriksa laporan keuangan tersebut yang meliputi pendapatan dan realisasi sebesar 5,083 Triliun dari anggaran sebesar 5, 12 Triliun belanja dan transfer dengan realisasi sebesar 5, 25 Triliun dengan anggaran sebesar 5,54 Triliun. Total aset senilai 13, 17 Triliun  serta jumlah kewajiban dan ekuitas senilai 13,17 Triliun Rupiah.

“Dibutuhkan biaya yang besar serta waktu yang tidak sebentar untuk memeriksa secara populasi yang pada akhirnya membuat manfaat laporan keuangan akan tidak bisa diperoleh apabila pengambilan keputusan dalam pengeloaan pemerintahan tidak dilakukan berdasarkan pemahaman yang memadai pada pelaporan keuangan ini,” jelas Agus Joko Pramono.

Keputusan pengeloaan keuangan di Pemrov. NTB dapat diambil dengan mendasari data-data yang telah diperiksa oleh BPK RI. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2017 atas rekomendasi, BPK maka kami menyampaiakn bahwa sampai dengan tahun 2017 terdapat 1.378 rekomendasi senilai 94,9 Miliar Rupiah dan dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.227 rekomendasi atau 89, 04 Persen. Hal ini jauh di atas rata-rata Nasional yang Cuma 66,00 Porsen.

Sebanyak 98 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebanyak 7,11%; sebanyak 29 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebanyak 2,10% serta sebanyak 24 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

 

Baca Juga :


Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK adalah amanat undang-undang dasar tahun 1945, jadi penin daklanjutan dari rekoemndasi dari BPK adalah bersifat wajib apabila ada kesulitan dalam proses menindaklanjuti maka dapat melaporkan sesegara mungkin kepada BPK untuk dapat diambil tindakan berikutnya.

“Kami sangat mengapresiasi usaha Pemprov NTB atas kerjasama selama ini, sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2004, maka pemberian opini ini harus sesuai dengan standar akuntasi pemerintah, kecukupan pengungkapan atau ekuisepdisclousur, kemudian kepatusan terhadap perundangan-undangan serta efektifitas system pengendalian internal.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kriteria yang sudah disampikan diatas maka kami menyampaikan opini laporan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Agus Joko Pramono, disambut tepuk tangan undangan di ruang sidang.

Kemudian, lanjut, Anggota II BPK RI, itu “Kami ucapkan selamat, ini merupakan ke tujuh kalinya Pemerov NTB mendapat penilaian laporan keuangan dari BPK dengan opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.

Namun, perlu dipahami bahwa pemahaman ini adalah pemahaman akuntasi. Kami mengambil sampel dari populasi atas data transaksi yang ada. Opini ini tidak dibangun untuk mencari ada tidaknya kaoupsi dalam pengeloaan keuangan, tapi opini ini dibangun berdasarkan bagaimana kami menyesuaikan standar pelaporan system pengendalian internal dan penjelasan yang cukup pada penyampaian laporan keuangan.

Gubernur Provinsi NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyambut dengan rasa syukur atas keberhasilan ini. “Alhamdulillah sesuai dengan apa yang telah kita simak dari Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Agus Joko Pramono bahwa opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Zainul Majdi

Lanjut pria yang disapa TGB ini, “Terimaksih pula pada BPK Perwakilan NTB dan Tim Pemeriksa yang bekerja dengan integritas. Kami bersahabat dan kenal dengan Tim Pemeriksa, namun untuk urusan pemeriksaan betul-betul dilaksanakan dengan professional dengan berintegritas dan menjaga indepensi BPK,”

Penilian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebanggaan dan kesyukuran bagi masyarakat NTB agar kedepan pelaksanakan tata kelola keuangan pemerintah daerah lebih baik lagi. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan