logoblog

Cari

Tutup Iklan

Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2018

Sosialisasi Permendagri 38 Tahun 2018

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (ANTB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38

Pemerintahan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
17 Juli, 2018 15:35:12
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 2754 Kali

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (ANTB) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) TA. 2019.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini, dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  bagian Perencanaan dan Program lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Sekda, Bappeda, dan BPKAD Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, Selasa (17/7) di hotel  Lombok Raya Mataram.

Mewakili Gubernur DR. TGH. M. Zainul Majdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB  H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph. D, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019.

Momentum kegiatan sosialisasi Permendagri nomor 38 Tahun 2018, menghasilkan rencana yang bagus untuk pembangunan dan kemajuan daerah kedepan. Perencanaan diharapkan mampu menghasilkan program unggulan.

"Program disusun dan dirancang dengan baik. Sehingga kemajuan bagi NTB kedepan, kita sudah merancang dan mendesain pada tahun 2025 anak-anak NTB menjadi anak yang cerdas dan sehat,” jelas Sekda.

Kemampuan untuk merencanakan tidak semua orang bisa. karena punya keahlian khusus dan pengalaman serta perhitungan yang matang. Tidak muda masuk dalam  tim perencanaan baik itu bappeda atau OPD lainnya. Harus dicermati, Perbedaan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 dan Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019. Sehingga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan di tahun ini.

“Saya berharap Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019, dapat menyusun program dan perencanaan yang bagus sehingga RPJMD yang dihasilkan dapat membangun NTB kedepan,” harap Rosiady H. Sayuti.

 

Baca Juga :


Sekda NTB ini berpesan, Program dan perencanaan yang disusun kedepan dapat membangun SDM NTB sehingga menghasilkan generasi yang unggul untuk NTB kedepan. Terkait dana Pemilu sekda juga mengingatkan juga untuk dikaji apakah menggunakan dana APBD atau ada perimbangan dana APBN.

Ada 3 narasumber dari Kementerian Dalan Negeri. Tema paparan Sosialisasi Permendagri no 38 tahun 2018 tentang  pedoman umum penyusunan APBD TA. 2019 tentang isu strategi perencanaan  dan penggaran daerah  dengan narasumber Drs. Indra Baskoro, M. Si Sekertaris Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Narasumber ke tiga Drs. Arsan Latif, M. Si , Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Ihsan Dirgahayu, S. STP. M.AP Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Wilayah IV, Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemedagri.

Ketiga narasumber Kemedagri,  memaparkan lebih detail tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan