logoblog

Cari

Tutup Iklan

Pembangunan Rumah Korban Ditanggung Negara

Pembangunan Rumah Korban Ditanggung Negara

Isu yang tersebar di tengah masyarakat adalah biaya untuk pembangunan rumah akan ditanggung oleh pemerintah daerah dan mereka menganggap bahwa pemerintah

Pemerintahan

Suparman
Oleh Suparman
16 Agustus, 2018 15:02:04
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 3570 Kali

Isu yang tersebar di tengah masyarakat adalah biaya untuk pembangunan rumah akan ditanggung oleh pemerintah daerah dan mereka menganggap bahwa pemerintah akan janji-janji saja. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru akan cair di tahun 2019 mendatang.

"Ini perintah presiden, masyarakat tidak perlu ragu lagi. Sebab, tidak ada lagi bantuan dari APBD karena semuanya  pembangunan rumah Korban gempa akan dibiayai oleh APBN pemerintah pusat, "tegas kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB, I Gusti Bagus Sugihartha di Posko Media Center, Tanjung Rabu (15/08).

Ia menjelaskan, kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB sangat minim sekali pasca bencana  gempa Lombok dan itu sangat terbatas untuk pembangunan rumah korban. Maka dari itu, presiden Joko Widodo telah memerintah untuk pembangunan rumah korban, akan di tanggung oleh APBN pemerintah pusat melalui Menterin Keuangan.

Sugihartha juga menambahkan, pihaknya sedang membuat konsep-konsep pelaksanaan, baik itu teknis maupun sosial. Sementara untuk sosial, mereka tidak akan berani menggeser puing-puing rumah sebelum diverifikasi dan terbukti, kalau sudah terbukti maka akan dilaksanakan. Sementara 40 alat berat untuk pemebenahan tidak bisa serta merta cepat.

"Kita perlu membuat satu skenario yaitu masyarakat yang sudah siap membangun itu yang didahulukan, karena tidak mudah mencari tukang saat ini, tukang di NTB segitu-gitu juga,"tambahnya.

 

Baca Juga :


Pembangunan yang normal berjalan dikerjakan oleh tukang-tukang itu saja. Ini muncul pembangunan yang luar biasa besarnya dan kebutuhan tukang sangat terbatas dengan waktu yang singkat. Sehingga, pembangunannya tidak akan jadi singkat.

"Tetapi paling tidak, di kantong masyarakat sudah ada uang yang tidak boleh di pergunakan untuk kebutuhan lain selain untuk biayai pembangunan rumah. Jadi itu yang harus pola kan,"jelas Sugihartha. (Man Kominfo NTB)


 



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan