logoblog

Cari

Keterbukaan Informasi Badan Publik Di NTB Setengah Hati

Keterbukaan Informasi Badan Publik Di NTB Setengah Hati

Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menilai sebagian besar badan publik di NTB masih setengah hati dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik. Hal

Pemerintahan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
29 November, 2018 16:37:18
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 3706 Kali

Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB menilai sebagian besar badan publik di NTB masih setengah hati dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi, nilai dan kualifikasinya.

Tingkat partisipasi badan publik dalam mengikuti proses evaluasi hanya 69 persen. Hal ini dikarenakan, dari 85 badan publik di Provinsi NTB yang dikirimi kuisoner evaluasi, hanya 59 yang mengembalikan ke Komisi Informasi.26 badan publik lainnya, tidak mengikuti proses evaluasi (tidak mau dinilai) dan 2 lainnya terlambat mengembalikan kuisoner evaluasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) NTB Hendriadi, SE., ME. Menurutnya Badan Publik Partai Politik adalah yang paling rendah tingkat partisipasinya karena dari 12 partai politik yang dikirimi kuisoner hanya 2 yang mengembalikan.HanyaBadan Publik Kabupaten/Kota adalah yang paling tinggi tingkat partisipasinya sebab dari 10 Kabupaten/Kota yang dikirimi kuisoner, semuanya mengikuti proses evaluasi sampai akhir (presentasi).

Hal ini yang menyebabkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di NTB tahun 2018 masuk ke dalam kualifikasi kurang informatif karena hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 47.86.Nilai Keterbukaan Informasi Publik tertinggi dicapai RSUD Provinsi NTB dengan nilai mencapai 94.73.

“Ada juga badan publik dengan nilai paling rendah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dengan nilai 15.15,” jelas Hendriadi usai acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dihelat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (29/11) di Hotel Lombok Raya.

Dibawah Bakesbangpoldagri masih ada 28 badan publik yang kualifikasinya lebih rendah namun tidak bisa dinilai karena tidak mengikuti proses evaluasi. Diantaranya adal 10 OPD Provinsi NTB, 8 instansi vertikal dan 10 Partai Politik.Perlu menjadi perhatian bersama adalah keterlibatan parpol dalam evaluasi yang sangat minim.

“Hanya 2 partai politik yang terlibat dan dapat dinilai yakni DPW Partai Keadilan Sejahtera NTB dan DPD Partai Demokrat NTB,” kata Hendriadi

 

Baca Juga :


Penilaian diberikan kepada badan publik setelah melalui serangkaian proses mulai dari pengintaian (reconnaissance) website, verifikasi kuisoner berdasarkan data dukung, dan presentasi komitmen, koordinasi dan inovasi.

“Penilaian dilakukan berdasarkan empat indikator keterbukaan informasi publik yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi dan penyediaan informasi public,” ungkapnya,

Komisi Informasi Provinsi NTB juga memberikan penilaian terhadap badan publik yang secara konsisten menyampaikan salinan laporan pelayanan informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB. Dari 85 badan publik terdapat 21 Badan Publik yang menyampaikan salinan laporannya ke komisi informasi provinsi NTB. Sementara 64 Badan Publik belum menyampaikan  salinan laporan ke Komisi Informasi Provinsi NTB.

"Oleh sebab itu Komisi Informasi sebagai lembaga negara tetap berupaya mendorong badan publik di NTB untuk lebih maksimal dalam pelayanan Keterbukaan Informasi Publik bagi masyarakat NTB," tutup Hendriadi.  (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan