logoblog

Cari

Pemkab. Lobar Respon Serikat Pekerja Pariwisata

 Pemkab. Lobar Respon Serikat Pekerja Pariwisata

Giri Menang – KM. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Tenaga Kerja mengambil langkah cepat atas tuntutan para pekerja yang demonstrasi

Pemerintahan

Pangkat Ali
Oleh Pangkat Ali
08 Februari, 2019 21:43:59
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 1496 Kali

Giri Menang – KM. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Tenaga Kerja mengambil langkah cepat atas tuntutan para pekerja yang demonstrasi Kamis (7/2) kemarin.

Dinas terkait segera mengambil langkah mediasi tripartit dengan mempertemukan kedua pihak, yaitu pihak pengusaha dan pekerja. Sebagai mediatornya adalah Pemda Lobar. Langkah ini akan diambil setelah ada laporan dari pihak pekerja. Karena pekerja ini yang keberatan terhadap persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan gajinya yang belum dibayar selama 12 bulan. Kalaupun belum ada laporan dari pihak pekerja, Pemda bisa saja pro aktif menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak.

Di samping melakukan langkah mediasi, dinas terkait juga sudah mengirim surat himbuan kepada seluruh perusahaan. Himbauan agar tidak melakukan PHK. Demikian klarifikasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Rusditah dan Kepala Bagian Humas Protokol Setda Lobar H. Saiful Ahkam terhadap aksi demonstrasi pekerja Kamis kemarin.

Rusditah mengatakan, pihaknya segera melakukan upaya mediasi tripartit. Rencana tersebut baru akan dilakukan setelah menerima hasil klarifikasi pihak owner Hotel Sentosa di Jogjakarta. Termasuk menunggu adanya laporan pihak pekerja Villa Image. Rusditah akan memanggil setelah mediatornya balik dari Jogjakarta. “Karena mediator kami itu cuma satu orang,” ujar Rusditah.

Menurutnya, sesuai prosedur dalam tripartite tersebut, pihaknya akan menghadirkan pihak Serikat Pekerja (SP) dengan menajemen perusahaan. Nantinya, jika dalam tiga kali mediasi tidak menemui hasil kesepakatan terkait hak setelah di -PHK, pihaknya akan mengeluarkan anjuran untuk diproses melalui pengadilan.

“Di pengadilan diproses lagi. Kalau pengadilan mengabulkan dapat pesangon, maka dapat (pekerja). Tapi kalau sebaliknya, pengadilan menolak maka tidak dapat pesangon,” jelasnya.

Terkait tudingan oknum mediator yang bermain, Rusditah mengaku akan meminta klarifikasi yang bersangkutan. Hanya saja, pihaknya juga meminta kepada pelapor bisa menunjukan bukti jika yang bersangkutan benar "bermain". Sebab, pihaknya tidak bisa sembarangan mengeluarkan sanksi. Mengingat sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

“Jangan sepihak, karena kami tidak berani asal beri sanksi. Karena itu pertanggungjawabannya kami. Tapi harus ada bukti-bukti real,” tega mantan Camat Lingsar ini.

Bukan tanpa alasan, mengapa pihaknya meminta bukti tersebut. Sebab berdasarkan PP. Nomor 53/2010, terdapat beberapa sanksi. Mulai dari pemberian surat teguran lisan, tertulis, penurutan jabatan, hingga pemberhentian. Terlebih lagi mediator yang dimiliki hanya satu. Sehingga jika terbukti dan diberikan sanksi pemberhentian, akan membuat Lobar tidak memiliki mediator tenaga kerja kembali.

 

Baca Juga :


Rusditah dan Ahkam sontak membantah tudingan, bahwa Pemkab Lobar dianggap lemah oleh pekerja, lantaran mendatangi pihak owner perusahaan dan bukan memanggilnya.

Saiful Ahkam menilai, Pemkab tetap berada di sisi netral, berada di tengah-tengah kedua belah pihak. Menurutnya, langkah Disnaker yang langsung menemui pihak owner sebagai langkah pro-aktif untuk memperhatikan kondisi masyarakat. Sebab, ketika dilakukan komunikasi dengan pihak pengelola yang ada di Lobar, justru hanya bisa menyampaikan kepada pihak owner yang tidak berada di dalam daerah. Hampir sebagian besar owner pemilik hotel berada dan tinggal di luar daerah.

“Dari pada kita ini mengulur-ngulur waktu oleh mereka, lebih baik pro-aktif, kita mendukung masyarakat dengan begitu,” ujarnya.

Menurutnya, peran Pemkab dalam permasalahan ini hanya sebagai mediator kedua belah pihak. Sehingga dia berasumsi, agak salah jika Pemkab hanya berat sebelah.

Ahkam sedikit menyinggung cara pendemo yang dinilai tidak elegan saat menyatroni kediaman Bupati Lobar. Lantaran tidak bertemu di kantor bupati saat melakukan demo. Dia mempertanyakan, apa urgensinya sehingga para pendemo melakukan itu. Dijelaskan, jika saat itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid memang sedang menghadiri acara di Gili Gede Indah dan Pelangan - Sekotong hingga siang hari. Bahkan setelah itu, melakukan pengecekan gelondong emas non merkuri di kawasan Sekotong.

“Bagi kami ini urusan ke dinasan. Kami tetap berbaik sangka tujuan pendemo sampai ke rumah dalam rangka silatuhrahmi atau pendekatan informal,” sambung Ahkam.

Bupati Lobar menurut Ahkam, sudah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan Serikat Pekerja pada malam harinya, namun para pekerja tidak ada kunjung datang.



 
Pangkat Ali

Pangkat Ali

Save Our Gumi Paer...LOMBOK Lalu Pangkat Ali, kesehariannya sebagai ASN -Pejabat Fungsional Pranata Humas Permkab.Lobar. Tinggal di Desa Kopang-Lombok Tengah. CP & WA: 081907941070. Fb: Fotografer Kopang & Eliza Agniya

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan