logoblog

Cari

Sinergi Bahas Tata Kelola Keuangan Negara

Sinergi Bahas Tata Kelola Keuangan Negara

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI bersama Jajaran BAKN melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/02/2019). Gubernur

Pemerintahan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
13 Februari, 2019 18:34:42
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 1139 Kali

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI bersama Jajaran BAKN melakukan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/02/2019).

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Sekda, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemrov. NTB, menerima langsung kunker tersebut.

Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, bersama Jajaran BAKN yang dipimpin Ketuanya, Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM.

Kehadiran Jajaran BAKN itu untuk membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan harus sesuai peraturan yang berlaku, sehingga maka dapat meminimalisir kerugian negara.

BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil Temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Indonesia.

Gubernur menyambut baik kunjungan kerja tersebut sebagi upaya menyampaikan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Dr. Zulkieflimansyah berharap, jajaran BAKN sering menyapa daera lain, sekaligus melakukan sosialisasi. Sehingga,  komunikasi dan kerajasama dapat terjalin dengan baik.

 

Baca Juga :


Sementara itu, Ketua BAKN menjelaskan daerah harus maksimal meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Sehingga dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu,  potensi potensi kerugian negara,  bisa kita lihat seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti," kata Andreas Eddy Susetyo.

Kedepan yang perlu diperbaiki, antara lain tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, program atau bahkan anggaran itu sendiri. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Andreas Eddy Susetyo menambahkan dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan kementerian atau lembaga yang ada di pusat. Sumber Humas NTB (Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan