logoblog

Cari

Raja Dalam Desa Akan Berbuah Arogansi Dalam Memimpin

Raja Dalam Desa Akan Berbuah Arogansi Dalam Memimpin

Lombok tengah. Desa pengembur kini terindikasi sebagai wilayah otoriter, ya itu adalah salah satu label bagi siapapun yang melakukan sesuatu dengan

Pemerintahan

Hendra doping
Oleh Hendra doping
14 Februari, 2019 23:14:37
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 10778 Kali

Lombok tengah. Desa pengembur kini terindikasi sebagai wilayah otoriter, ya itu adalah salah satu label bagi siapapun yang melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang. Desa Pengembur terkenal dengan para masyarakat yang Intelektual tinggi diatas rata-rata itu terlihat dari jejak rekam para SDM yang bertebaran di berbagai wilayah baik di instansi maupun organisasi menempati tempat-tempat yang strategis.

Salah satunya adalah Bapak Sadrah yang kini mengkritik habis tentang gaya kepemimpinan kepala desa Pengembur terpilih dalam PILKADES Serentak 2018 silam. Kritikan tersebut lahir dari  melihat ketidakpahaman Kepala Desa Pengembur Moh. Sultan, S.Pd menanggapi surat edaran dari Bupati, ya terutama sekali dalam jabatan Politiknya yang secara sepihak dan bisa saya bilang gagal faham akan UU Atau Surat Edaran yang dikeluarkan langsung dan di tandatangani langsung oleh H.L. Fathul Bahri Wildan, S.IP. jelas dalam koran atau media online lainya statmen dari DPMD Lombok Tengah juga jangan sampai Kepala Desa berbuat terlalu arogan dengan jabatan sementara karena itu akan merugikan kita semua. Imbasnya juga ke masyarakat desa kan, apalagi dengan adanya pemecatan Sekretaris Desa (Palahudin, S.Ag) dan Kaur Keuangan (Sapoan, S.Pd) yang masih dalam proses yang cukup panjang. Tentu dengan ketidakpuasan para PRADES yang dipecat tanpa sebab dan tidak melalui alur hukum yang jelas akan mengancam posisi Kepala Desa dengan ADD tertahan dan bisa saja pemberhentian sementara susuai Statmen dari DPMD yang lalu.

Pemecatan Prangkat Desa harus melaui Alur yang baik agar semua berjalan sesuai UU dan aturan, bukan main pecat seperti negara ini punya sendiri. Jangan samakan antara Perusahaan dan Negara camkan itu, kita negara Hukum, kita punya mekanisme-mekanisme hukum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Wilayah. Terakhir saya dengar Sekretaris Desa Pengembur dan Kaur Keuangan sudah ada yang mengisi kan Ngawur, pengangkatan maupun pemberhentian PRADES harus membentuk PANSEL terlebih dahulu baru bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Jangan sampai kita masyarakat Desa Pengembur buta akan hal itu karena bagaimanapun kita punya hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara.

Kita yang hidup di wilayah desa Pengembur harus diberlakukan sama meski dalam PILKADES beda pilihan, jangan sampai Kasus yang sekarang dialamai desa Ungge terjadi di desa kita tercinta ini. Namun jika aturan dan tahapan dalam menjalankan Roda kepemerintahan tidak dijalankan maka saya selaku Tokoh Pemuda akan Aksi dengan mobilisasi massa lebih banyak dari desa Ungge agar desa Pengembur tidak dipandang sebelah mata oleh siapapun. Pungkas salah satu ketua Tokoh pemuda desa Pengembur (Sadrah).

 

Baca Juga :


Dalam hal pecat-memecat memang sewajarnya tapi jelas dalam Pidato Bupati Kabupaten Lombok Tengah (Suhaili) bahwa Kepala Desa jangan menjadikan diri sebagai raja ditengah masyarakat ikuti Aturan dan mekanisme yang ada. Perkuat argumen salah satu tokoh Pemuda desa Kenauh (Alan). Saya juga siap turun aksi dengan keadaan seperti ini dalam waktu dekat.



 
Hendra doping

Hendra doping

Yusril Ihza Mahendra Sinah, 21 januari 1997 Dusun Sinah Desa Pengembur Pujut Loteng Mahasiswa UNU-NTB Prody Ekonomi Islam 082340953891

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan