logoblog

Cari

Pengeloaan Dana Desa di NTB Cukup Baik

Pengeloaan Dana Desa di NTB Cukup Baik

Pengelolaan Dana Desa di NTB cukup baik. Tercatat bahwa peran Pemerntah Provinsi NTB, dalam mengawal dana desa cukup maksimal, sehingga setiap

Pemerintahan

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
18 Maret, 2019 20:44:06
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 2380 Kali

Pengelolaan Dana Desa di NTB cukup baik. Tercatat bahwa peran Pemerntah Provinsi NTB, dalam mengawal dana desa cukup maksimal, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris Jenderal Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi   Anwar Sanusi, PHD di depan peserta Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa Wilaysh Bali, NTB dan NTT, Selasa (18/3) di Lombok Raya Kota Mataram.

Menurut Anwar Sanusi, sejak tahun 2016, Pemerintah telah membentuk Satgas Dana Desa yang memiliki peran sebagai pengawas dari penggunaan dana desa.

“Pemerntah Provinsi NTB, melalui Sekda bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten, berkontirbusi  sangat tinggi dalam pendampingan dan mencari solusi-solusi bila ada permasalahan dana desa,” kata Sekjen ini.

Namun, bila melalui investigasi yang dilakukan, ditemukan dugaan penyalagunaan dan penyelewengan Dana Desa akan kami serahkan ke aparat hukum. Tetapi bila temuan hanya aspek kesalahan administrasi kami dorong dengan pendampingan-pendampingan untuk memperbaikinya.

Sekjen Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini juga menjelaskan tentang adanya laporan masyarakat masih ada Dana Desa yang tersendat di kabupaten. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten menginginkan pengelolaan yang akuntabelitasnya baik.

“Tahapan untuk mendapatkan dana desa selanjutnya, desa  wajib melaporkan penggunaan dana yang telah digunakan sebagi bentuk pertanggungjawaban, itu mungkin penyebabnya,” jelasnya pada peserta pelatihan dan pendamping desa se NTB.

Hal ini dilakukan supaya uang yang telah dianggarkan oleh pemerintah tidak menggendap. Dana Desa diharpakan benar-benar tepat sasaran untuk masayarakat membangun desa dan menigkatkan ekonomi masyarakat desa.

Untuk sistem pelaporan Dana Desa pemerintah terus berupaya dalam pembenahan dan menformulasikan laporan keuangan yang sederhana dan mudah, tapi tetap mencerminkan aspek akuntabilitas dari penggunaanya.

“Kami terus mencari upaya-upaya untuk pembenahan agar bagaimana  format pelaporan Dana Desa yang sesimpel-simpelnya tapi betul-betul mencerminkan aspek akuntabilitas dari penggunaanya,” kata Sekjen di depan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se Provinsi NTB, NTT dan Bali.

 

Baca Juga :


Dana Desa juga tidak boleh mengendap selama 10 hari, harus dicairkan ke desa. Memang kondisi lapangan kadangkala cukup fariative sehingga Kabupaten punya alasan untuk tidak segera mencairkan Dana Desa.

“Nah ini yang bersama-sama kita kawal dan lakukan pendampingan sehingga Kabupaten yang bermasalah bisa dibantu, supaya Dana Desa cepat tercairkan ke desa,” ucapnya dihadapan Sekda NTB Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD

Pemerintah Provinsi juga  secara aturan belum diberi kewenagan secara maksimal, tapi kemendes sangat terbantu, oleh peran provinsi dalam pengelolaan pendamping desa, program-program kemendes. Kedepan kita akan mencari formula dimana provinsi akan mempunyai peran yang maksimal sebagai mitra daerah.

“Provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah, sehingga bisa membantu terkait dana desa sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien,” katanya di depan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  Dr.H. Ashari, SH., MH.

Keberadaan pendamping desa juga berperan cukup efektif untuk menjadi mitra kami di tingkat pedesaan, dalam mendampingi masayarakat menggunakan dana desa sebaik-baiknya. Namun karena  tugasnya banyak kadangkala kami minta mereka melakukan tugas monitoring dan evaluasi dana desa.

Memang kita masih kendala karena jumlah pendamping desa masih terlalu kecil, ada sekitar 37 ribuan, satu pendamping menangani 3-4 desa. Kami melihat ini masih menjadi beban, kami terus komunikasikan dengan kementerian keuangan, kementerian bapenas untuk menambah para pendamping desa. (Edy-Tim Media).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan