logoblog

Cari

NTB Dalam Bingkai Gemilang

NTB Dalam Bingkai Gemilang

Mengukur kerja pemerintah seringkali adalah angka dan statistic belaka. Pendekatan paling “manusiawi” dari sebuah system adalah juga ukuran ukuran yang sistematis.

Pemerintahan

suryadi jamie
Oleh suryadi jamie
05 April, 2019 13:36:29
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 1190 Kali

Mengukur kerja pemerintah seringkali adalah angka dan statistic belaka. Pendekatan paling “manusiawi” dari sebuah system adalah ukuran yang sistematis. Dimensi manusiawi sebagai sebuah pola pengukuran atas kerja pemerintah mengharuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 mengapresiasi persoalan faktual dan menyelesaikannya secara aktual agar di masa depan capaian pembangunan tak lagi perbandingan tahun sebelumnya atau era pemerintahan sebelumnya namun membandingkannya dengan capaian terbaik yang pernah diraih.

Capaian pembangunan selalu saja dimulai dari kualitas perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten dan modal social. Selama bulan Maret, beberapa Menteri Kabinet Kerja datang ke NTB dan ditutup oleh kunjungan Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan. Agenda pejabat pejabat pusat itu mungkin telah direncanakan jauh jauh hari sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah pusat terhadap daerah.

Namun demikian, tanpa menafikan perhatian pemerintah pusat tehadap NTB karena musibah bencana gempa pada tahun lalu hal itu patut disyukuri sebagai dukungan agar pembangunan daerah berjalan lebih baik, lebih cepat dan lebih menjanjikan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

Pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah daerah dalam bingkai NTB Gemilang dengan program kerja Gubernur Dr Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah juga membangun sinergi dengan pemerintah pusat.

“Berbagai hal diatas (pembangunan infrastruktur) tentu banyak dilakukan di pulau Lombok. Ini patut disyukuri karena semuanya menggunakan dana pusat. Sehingga dana APBD kita bisa kita alokasikan lebih banyak ke Sumbawa untuk menyelesaikan banyak infrastruktur fisik mendasar yang masih jauh tertinggal disana”, ujar Dr Zulkifliemansyah saat kunjungan Presiden Joko Widodo pada 22 Maret lalu .

Pernyataan tersebut merespon beberapa proyek pemerintah pusat yang sedang dikerjakan di NTB. Diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang diniatkan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pengembangan Kawasan tersebut sejak era pemerintahan sebelumnya sampai dengan Gubernur saat ini memiliki progress yang sangat baik.

Setelah pembangunan sirkuit MotoGP untuk gelaran event internasional, infrastruktur pendukung lainnya seperti rumah sakit internasional, perpanjangan bandara internasional Lombok, rencana pembangunan tol dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dari pemerintah pusat yang telah dicairkan 6,7 triliun adalah bentuk dukungan bagi percepatan NTB Gemilang. 

Kedatangan beberapa Menteri ke NTB tersebut selain menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan secara nasional dengan pencapaian daerah daerah lain. Percepatan pembangunan di beberapa bidang yang tertinggal dapat menjadi skala prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah. 

Salah satu visi dalam RKPD dan RPJMD NTB, jargon NTB TANGGUH DAN MANTAP, diupayakan melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Visi ini mengedepankan penanganan bencana sebagai daerah dengan potensi bencana tinggi (ring of fire). Kerugian yang ditimbulkan kerap menghabiskan sumber daya. Sebagai daerah dengan potensi bencana, mitigasi menjadi hal penting agar meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi visi inipun tidak berdiri sendiri.

Untuk menuju NTB Tangguh dan Mantap, selain kesiapan menghadapi bencana dengan infrastruktur dan pengenalan peta potensi bencana, pola pencegahan yang melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan maupun tanggap darurat jika terjadi bencana alam besar memerlukan strategi yang saling berkaitan antara visi yang satu dengan lainnya. Hal ini dapat tewujud jika pemerintah mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik baiknya. 

Selain pembangunan infrastruktur, misi NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi akan memastikan seluruh proses pembangunan menuju NTB Gemilang dikerjakan pemerintah dengan dukungan birokrasi yang melayani. Birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan masyarakat harus mendukung cita cita bersama seluruh warga NTB agar dapat maju dan sejahtera bersama sama.

Sikap mental dan perilaku birokrasi harus pula menempatkan diri sebagai warga masyarakat yang berhak mendapatkan kesejahteraan dari tujuan NTB Gemilang sehingga memiliki etos kerja yang melayani dengan sungguh sungguh. 

Untuk itu, misi NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah adalah prasyarat yang harus diperkuat. Daya saing daerah adalah memastikan seluruh potensi yang dimiliki daerah menjadi lebih unggul karena dikerjakan dan diupayakan oleh sumber daya manusia yang sehat dan juga cerdas.

Peningkatan kapasitas sumber daya ini bahkan menjadi program prioritas pemerintah daerah melalui pengiriman generasi muda yang ingin belajar ke luar negeri melalui kerjasama beasiswa pendidikan dengan negara negara lain dan revitalisasi pelayanan kesehatan di tingkat bawah seperti Posyandu dan kesehatan individu.

 

Baca Juga :


Misi NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan memastikan sumber daya alam dan lingkungan tidak hanya dapat diambil dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat namun dikelola agar tidak menimbulkan bencana social, bencana lingkungan maupun bencana alam yang berdampak pada kehidupan masyarakat pula. Beberapa kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menuju kepada NTB Gemilang.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya manusia dan lingkungan dapat menciptakan misi NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI. Penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi diharapkan sebagai sarana menuju perubahan kesejahteraan masyarakat sebelum misi NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi setiap warga masyarakat tanpa membedakan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi periode 2011 – 2018 melambat pasca gempa di angka 3,08 tanpa tambang dan 4,56 dengan geliat di sektor tambang. Namun dari angka statistic kemiskinan selama  periode 2011-2018 menurun sangat progresif, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,72%. IPM NTB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Tahun 2017 pertumbuhan IPM NTB tercepat ke-3 se Indonesia mencapai 66,58 tumbuh 1,175 persen. IPM tahun 2016 sebesar 65,81. IPM NTB naik dari peringkat 30 ke 29 melewati Kalimantan Barat. Tahun 2017 IPM Kabupaten Sumbawa Barat meningkat dari sedang menjadi TINGGI menyusul Kota Mataram dan Kota Bima. Sehingga secara makro asumsi 2020 dalam RPJMD 2018 – 2023 tidak jauh berbeda denga target yang ditetapkan pemerintah pusat bagi NTB. Data tersebut baru dari bidang ekonomi saja. Lima visi NTB Gemilang lainnya dalam system balanced scorecard harus mampu memberikan progress pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang pun digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Bappeda kabupaten/ kota diundang. Bahkan kepala desa se NTB diajak merumuskan prioritas kebijakan agar sejalan dengan rencana kerja pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Target yang jelas merupakan indikasi capaian yang jelas pula.

Kepala Bappeda, Ridwansyah mengatakan, Musrenbang 2019 merupakan langkah perdana bagaimana pemerintah propinsi melakukan perencanaannya dengan lebih rasional dan efektif. Anggaran dan keterlibatan semua pihak dalam usaha mewujudkan rencana rencana pembangunan tersebut sangat bergantung pada keterbukaan seluruh instrumen pelaksana pembangunan untuk mendukung langkah yang mereka susun sendiri.
Keterbatasan APBD dan sinergi yang kurang terbangun antar pengelola di masing masing tingkatan kebijakan membuat pelaksanaan visi misi NTB Gemilang harus dicapai dengan langkah langkah menerobos kejumudan koordinasi sektoral dan penganggaran.

Jika bagi masyarakat, maka segala sumber daya akan kembali kepada masyarakat. Membangun sinergi dengan desa dan anggaran khususnya adalah salah satu langkah itu. Termasuk memastikan para pimpinan daerah di kabupaten/ kota memiliki keinginan yang kuat agar sejahtera bersama menjadi tujuan akhir pembangunan.
Skala prioritas pencapaian yang ingin dikejar oleh pemerintah daerah dalam rentang waktu lima tahun ke depan merupakan refleksi dari keinginan seluruh warga masyarakat.

Kepala desa sebagai otoritas tertinggi di desa dengan dukungan dana desa yang cukup setiap tahunnya seharusnya mampu memberikan perubahan yang riil kepada warga. Secara umum RKPD yang disusun pemerintah propinsi juga merupakan kumpulan aspirasi dari bawah,  hal apa saja yang patut menjadi prioritas pemenuhan selain pelayanan dan fasilitas pemerintah propinsi yang memang dibutuhkan oleh masing masing desa. Seratus kepala desa yang hadir dalam Musrenbang 2019 adalah desa dengan prioritas penanganan kemiskinan di tahun 2019 ini.

“Pembangunan adalah kontinuitas. NTB Gemilang adalah program pembangunan lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Namun begitu, skala prioritas dan langkah langkah kreatif untuk menemukan cara mewujudkannya adalah tantangan. Harapan besar mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun gafur butuh kerja keras kita semua”, jelas Ridwansyah (3/3).

Untuk itu, pelaksanaan Musrenbang 2019 yang pertamakalinya melibatkan sebanyak seratus kepala desa dengan membentuk Forum Pimpinan Daerah dan Forum Perangkat Daerah ingin memastikan agar tidak hanya membangun sinergi namun membangun dengan keterbatasan anggaran sekaligus memetakan kembali potensi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 

Empat kebijakan umum yang ingin dicapai pemerintah daerah adalah memastikan penanganan rehab/ rekon pasca bencana, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan, pengembangan sektor pariwisata, mengoptimalkan investasi, penyerapan tenaga kerja dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluk. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan.

Keempat prioritas kebijakan umum tersebut telah melalui kajian dan perencanaan yang matang. Beberapa program unggulan lain yang saat ini sedang dipacu pemerintah daerah adalah NTB Bebas Sampah (Zero Waste) dengan mendirikan bank sampah di desa desa dan pengiriman seribu pemuda pemudi NTB untuk beasiswa belajar ke luar negeri selain pola pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang terus diperbaiki sembari mengayun langkah menuju NTB Gemilang. (jm – timedia).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan