logoblog

Cari

NTB Masuk 4 Provinsi Dengan IDI Melonjak Tajam

NTB Masuk 4 Provinsi Dengan IDI Melonjak Tajam

Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi dengan lonjakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meningkat tajam. Badan Pusat Statistik (BPS)

Pemerintahan

Lulu walmarjan
Oleh Lulu walmarjan
25 April, 2019 18:43:35
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 1309 Kali

Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi dengan lonjakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meningkat tajam. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, dari 34 provinsi di Indonesia, NTB menempati posisi ke-3 setelah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta dengan IDI 76,04 dari sebelumnya 65,41 pada tahun 2017. 

Lonjakan IDI tersebut dipengaruhi beberapa aspek, yakni aspek kebebasan sipil, hak- hak politik dan lembaga demokrasi. Namun yang paling mendominasi adalah aspek lembaga demokrasi yakni sebesar 93,98 tahun 2017 dari sebelumnya 71,13 pada tahun 2016. Sedangkan untuk aspek kebebasan sipil sebesar 65,06 tahun 2016 menjadi 79,40 tahun 2017. Sementara untuk aspek hak-hak politik masih stagnan sebesar 62,08 tahun 2016 dan 2017. 

"Untuk menentukan IDI ini kan dilihat dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Nah, memang untuk aspek lembaga demokrasi ini bisa dinaikkan nilainya secara maksimal karena pokja dari NTB itu solid,"ungkap Arief Chandra Setiawan, S. ST, M.Si, kepala Bidang Statistik sosial BPS NTB usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait IDI NTB tahun 2018, Kamis (25/04). 

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Nusa Tenggara Barat.  IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dan memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Jika IDI meningkat menjadi cerminan bahwa demokrasi di NTB cukup baik. 

Komponen IDI yang terdiri dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator diantaranya adalah Kebebasan sipil, terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat sebanyak 2 indikator, kebebasan berpendapat 2 indikator, kebebasan berkeyakinan 3 indikator, dan kebebasan dari diskriminasi 3 indikator.

Kemudian aspek hak- hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih sebanyak 5 indikator, partisipasi politik dalam mengambil keputusan dan pengawasan pemerintahan sebanyak 2 indikator. Sedangkan untuk aspek lembaga demokrasi terdiri dari variabel pemilu bebas dan adil 2 indikator, peran DPRD 3 indikator, peran partai politik 2 indikator, peran birokrasi pemerintah daerah 2 indikator dan peradilan independen 2 indikator.

 

Baca Juga :


Sementara itu, penentuan nilai IDI NTB untuk tahun 2018, ungkap Arief masih belum bisa dipastikan apakah menurun atau meningkat. Karena masih ada temuan kasus yang tidak ditemukan tim BPS NTB serta ada beberapa indikator yang dicoret. Sehingga pihaknya masih perlu melakukan verifikasi secara mendalam sesuai dengan ketentuan 5W+1H. 

"Jadi nanti kita akan coba konfirmasi secara mendalam karena belum ada data secara konkrit, kalau sekarang terlalu dini kita sampaikan, perkiraan Oktober atau November apakah naik atau turun," ujarnya. 

IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan antara lain, kuantitatif yakni melalui review surat kabar dan dokumen. Sedangkan kualitatif melalui FGD dan wawancara mendalam. (Luk-tim media).



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan