logoblog

Cari

Predikat WTP bagi NTB

Predikat WTP bagi NTB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melalui Tortama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, S E, MM menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemerintahan

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
23 Mei, 2019 15:11:48
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 1394 Kali

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melalui Tortama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, S E, MM menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB. Laporan tersebut diberikan secara langsung kepada Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah saat Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD NTB, (23/5).


Dalam laporannya, Dori Santosa, S E, MM menyampaikan Laporan Keuangan Peprov NTB Tahun Anggaran 2018 merupakan Laporan Keuangan keempat yang disusun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan basis aktual.

“Hal tersebut disampaikan sebanyak tujuh laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebib, Neraca, Laporan Operasional. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan,” jelasnya.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan tersebut yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp4,94 triliun dari anggaran sebesar Rp5,36 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi senilai Rp5,79 triliun dari anggaran senilai Rp.5,24 triliun, total Aset senilai Rp12,52 triliun serta jumlah Kewajiban ditambah Ekuitas senilai Rp12,52 triliun.

 

Baca Juga :


Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2018 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun 2018 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1 428 rekomendasi senilai Rp97.158.331.586,04. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.250 rekomendasi atau 87,54%, l 35 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebanyak 945%, sebanyak 19 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebanyak 1,3%, serta sebanyak 24 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Melalui kegiatan ini, BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan para pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dapat mendorong terwujudnya tata kclola keuangan Negara/Daerah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat merningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. (novita-tim media)



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan