logoblog

Cari

Pemerintah NTB Perkuat Kebijakan Ketahanan Keluarga

Pemerintah NTB Perkuat Kebijakan Ketahanan Keluarga

Dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ketahanan keluarga, pemerintah menetapkan delapan fungsi keluarga sebagai pijakan utama diantaranya fungsi agama, sosial budaya,

Pemerintahan

Suparman
Oleh Suparman
24 Juli, 2019 07:52:21
Pemerintahan
Komentar: 0
Dibaca: 714 Kali

Dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ketahanan keluarga, pemerintah menetapkan delapan fungsi keluarga sebagai pijakan utama diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosial pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Sinergitas stake holder dan perangkat daerah terkait akan diperkuat lagi.

“Sehingga realisasi dari terbentuknya perda ini, menjadi harapan bersama untuk diwujudkan,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Drs. H. Imhal pada rakor Pelaksanaan Model Pembangunan Ketahanan Keluarga di Hotel Astoria Mataram, Senin (22/7).

Imhal menjelaskan bahwa pemerintah NTB telah menetapkan sebuah peraturan daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2018 tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pembuatan Perda ini tentu mengacu pada RPJMD Provinsi NTB tahun 2018-2023 yang diintegrasikan dalam rencana strategis dinas DP3AP2KB dan OPD terkait lainnya. 

Pemerintah Provinsi NTB memperkuat kebijakan terkait pembangunan ketahanan keluarga dalam menghadapi setiap problem yang terjadi agar terwujud suasana keluarga harmonis yang diimpikan banyak orang. Ketahanan keluarga merupakan kunci yang paling mendasar untuk mendukung segala aspek pembangunan daerah, baik itu masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan lain-lain.

Gubernur. Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah terus mendorong semua pihak untuk memperkuat pembangunan ketahanan keluarga mulai dari sumber masalah yang dihadapi selama ini. Ketahanan keluarga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan NTB Gemilang.

“Pembangunan berkelanjutan hanya bisa berhasil jika penanganannya dari hulu, akar dan sumbernya. Dan jawabannya tidak lain dan tiada bukan adalah ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga meruapakan adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Ummi Rohmi di berbagai kesempatan.

Karenanya, kebijakan dan regulasi menjadi item yang urgen untuk dapat mengoptimalkan berjalannya pembangunan ketahanan keluarga yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan yang diterapkan maka visi-misi NTB gemilang akan sulit terwujud. Salah satu Visi misi NTB gemilang adalah NTB Mandiri dan Sejahtera. Keberhasilan visi ini pasti berorientasi pada masyarakat yang sejahtera yang berimbas pada implementasi ketahanan keluarga di tengah kehidupan masyarakat.

 

Baca Juga :



Lebih jauh ia menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dapat dilihat dari aspek ketahanan fisik. Ketahanan fisik akan terbentuk apabila kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan dan indikatornya adalah pendapatan per kapita melebihi fisik kebutuhan fisik minimum dan terbebas dari masalah ekonomi. Kemudian aspek ketahanan sosial apabila berorientasi pada nilai agama, komunikasi berlansung efektif, komitmen keluarga tinggi, dukungan untuk maju dan membina hubungan sosial. 

Selanjutnya adalah aspek ketahanan psikolgis keluarga apabila mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif dan kepedulian suami terhadap istri. Menurutnya semua aspek ini berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PP-PA), Budi Mardaya, SE, M.Si memaparkan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 47 ayat 1 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan agar melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

“Kementerian PP-PA akan memberikan perhatian khusus kepada ketahanan keluarga di daerah. Supaya kesejahteraan semua akan lahir dari keutuhan sebuah keluarga,” ungkapnya. (Man – tim media)



 
Suparman

Suparman

nama Suparman, biasa di panggil Man. lahir di desa O,o Kec. Dompu, Kab. Dompu pada Tanggal 12 Februari 1992. anak pertama dari enam saudara. saya lahir dari pasangan Bapak A. Talib dengan Ny. Uniriyah. No HP 085337689025

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan