Uji Publik Hasil Rancangan RPJMD

Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018 yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah dimutakhirkan, dan siap akan diajukan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pemutakhiran dilakukan setelah dilaksanakannya Uji Publik Hasil Rancangan RPJMD melalui  kegiatan Musrembang. Dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, unsur dari DPRD NTB, SKPD lingkup provinsi serta kabupaten/kota, Kepala Bappeda se-NTB, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Budayawan, LSM serta Media. Berlangsung di Hotel Lombok Raya. (Senin 18/11/2013).

 

Rancangan dokumen RPJMD 2014-2018 yang mengusung visi "Mewujudkan Masyarakat NTB Yang Beriman, Berbudaya, BerdayaSaing dan Sejahtera" ini, dijabarkan dalam 7 misi yang akan diimplementasikan kedalam 99 program utama, dengan 33 indikator kinerja.  Sebagai ikhtiar menjadikan draft RPJMD ini terkesan dokumen perencanaan yang bersifat top down, maka sebelum kegiatan Musrembang telah dilakuka serial focus group discussion (FGD) selama tiga hari berturut-turut, yang didalamnya melibatkan semua pihak dan elemen masyarakat di NTB. 

 

Puncaknya, pelibatan multi stake holder sebagai pemegang saham pembangunan NTB inilah kemudian dilakukan Musrembang, dengan menghadirkan seluruh pihak secara utuh melibatkan  seluruh unsur dengan maksudkan  menjaring sebanyak-banyaknya masukan konstruktif, kreatif dan inovatif. Sehingga dokumen RPJMD ini setidaknya memiliki pengakuan yang kuat secara nyata dan sesuai dengan kondisi masyarakat NTB.  Hasil Musrembang dan FGD ini, selanjutnya akan dilakukan konsultasi teknis di Kementerian Dalam Negeri, sebelum disampaikan ke DPRD NTB untuk ditetapkan dan dibahas sebagai Perda nantinya. Ini disampaikan Kepala Bappeda H. Chairul Mahsul.

 

Dalam Sambutan  Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menginginkan dokumen RPJMD untuk peri-ode 2014 hingga 2018 ini, bukan disusun sebatas formalitas, tetapi harus mengakomodir kepentingan banyak pihak.  Untuk pemerintahan lima tahun kedepan, pro¬gram pembangunan yang terlaksana haruslah benar-benar berkualitas dan menjadi jawaban harapan masyarakat di Provinsi ini. Dikatakannya, dalam penyusunandokumen pembangunan, apakah yang dalam jangka panjang ataupun menengah, harus menggunakan prinsip teknokratif, partisipatif, politis, bottom up maupun top down. Semuanya tergabung seluruh aspirasi semua kepentingan, karena hal ini dianggap sebagai komitmen bersama sebelum diputuskan menjadi Perda. "Janganlah draft  RPJMD sebatas untuk menunaikan kegiatan secara formalitas namun harus konsisten men¬gakomodir harapan banyak orang;" sebut Zainul.

 

Kritik pasti akan muncul muncul dari berbagai pihak saat pra Musrembang, atas adanya kepentingan-kepentingan yang tidak terakomodir. Pasca Musrembangpun juga demikian, RPJMD yang disusun tak jarang juga menuai protes karena tidak adanya kesesuaian dengan implementasi di lapangan. Untuk itu harus dikemas secara utuh, oleh Bappeda dan seluruh yang terlibat didalamnya, bahwa RPJMD adalah partisipasi dari seluruh masyarakat, guna tercapainya proses pembangunan dan merebut kepercayaan masyarakat. Humas-NTB.

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Advertisement

Artikel Terbaru