Buruh Anak, Wujud Sikap Eksploitatif

Rengganis, 1/10_Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat telah diselenggarakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Exploitasi Anak Dibawah Umur dengan tujuan membangun generasi penerus Bangsa yang mandiri, sejahtera dan bermartabat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah peserta 25 orang terdiri dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain. Pekerja anak bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk, yaitu buruh, magang, dan tenaga keluarga. Sebagai buruh, anak-anak diberi imbalan atau upah. Untuk pekerjaannya sebagai magang, dan tenaga kelurga, mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Namun karena pekerjaan inilah yang menyebabkan anak-anak yang masih duduk di bangku SD sebagan harus drop-out dari sekolahnya dikarenakan waktu mereka sebagian besar dihabiskan untuk bekerja.

Faktor yang menyebabkan munculnya tenaga kerja anak / buruh anak diakibatkan karena pendidikan, kemiskinan, dan perubahan proses produksi. Dalam kasus eksploitasi anak ini, semua subjek mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa ada konvensi anak yang didalamnya berisi tentang hak-hak anak, seperti: hak kelangsungan hidup (survival right), hak berkembang (development right), hak memperoleh perlindungan (protection right), serta hak-hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kepentingan hidupnya. Dalam hal ini subjek hanya menjalankan peran sebagai orang tua pada umumnya yaitu memberi makan dan memberikan anak-anak mereka rumah untuk berteduh. Selebihnya mereka tidak mengerti tentang isi dari konvensi hak-hak anak tersebut. Hal ini tentunya dengan mengorbankan hak-hak anak.

Akan hal adanya undang-undang tentang perlindungan hak dan kewajiban anak serta pasal 88 yang berbunyi :”Setiap orang yang mengeksploitasi anak dalam bentuk ekonomi maupun seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain akan dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar Rp. 200.000.000,00. Para orang tua mengakui bahwa memang mereka tidak mengetahui ada undang-undang seperti itu. Namun, kedua orang tua subjek memiliki peran yang besar dalam hal munculnya pekerja anak (buruh anak) di bawah umur. Ketidaktahuan orang tua tentang konvensi hak-hak anak inilah yang menjadi penyebab munculnya pekerja anak dibawah umur, seperti halnya keterangan UNICEF sebagai badan perlindungan anak sedunia dalam PBB (dalam Ikawati, 2002), bahwa salah satu faktor penyebab anak dibawah umur terpaksa bekerja salah satunya adalah ketidaktahuan orang tua tentang konvensi hak-hak anak dan undang – undang tentang hak anak.

Orang tua menyadari bahwa memang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan masa depan anak-anak mereka. Hanya saja dikarenakan faktor biaya, akhirnya anak-anak mereka harus berhenti bersekolah, lalu bekerja mencari penghasilan tambahan. Mereka menganggap bahwa pendidikan bukan merupakan hal yang penting lagi, terlebih subjek berpikir bagaimana cara agar keluarganya tetap bertahan, yaitu dengan menyuruh anaknya bekerja serta mengorbankan sekolah anak.

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak seperti halnya yang terjadi pada subjek inilah yang menjadi penyebab munculnya pekerja anak dibawah umur sesuai dengan keterangan UNICEF sebagai badan perlindungan anak sedunia dalam PBB. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya praktek eksploitasi adalah faktor nilai nilai budaya masyarakat dimana anak merupakan tempat bergantung dihari tua semua subjek mengakui bahwa anak merupakan tempat bergantung satu-satunya bagi mereka kelak, anak memiliki nilai ekonomis tertentu sehingga para orang tua merasa senang dengan bekerjanya anak-anak mereka dimana dengan anak-anak mereka bekerja, berarti para orang tua memiliki pendapatan tambahan, anak menjadi tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga, dimana orang tua secara sengaja mempekerjakan anak-anak mereka agar dapat membantu ekonomi keluarga, serta faktor kemiskinanlah yang menjadi penyebab para orang tua ini mempekerjakan anaknya yang masih dibawah umur sebagai buruh pabrik.

Bagi para orang tua yang memiliki anak dibawah umur namun mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi, sebaiknya mengkaji kembali keuntungan serta kerugian jika mereka mempekerjakan anak mereka pada tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai untuk anak dibawah umur, seharusnya orang tua tidak memaksakan kehendak mereka untuk mempekerjakan anak mereka, meski dalam hal ini mempekerjakan anak merupakan hal yang cukup menguntungkan bagi kelangsungan hidup keluarga, namun para orang tua seharusnya menyadari bahwa dengan mempekerjakan anak-anak mereka, berarti para orang tua telah mengorbankan kebebasan serta hak-hak anak. Bagi pihak pabrik, hendaknya mengkaji ulang peraturan yang ada apakah sudah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan atau belum sesuai.

Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya mereka meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap warga lain di sekitar tempat tinggalnya, dimana masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu daripada masyarakat yang lainnya, hendaknya mereka memberikan bantuan baik itu berupa modal usaha maupun dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar mereka dapat bersekolah.

Bagi pemerintah khususnya, pemerintah mengkaji ulang peraturan ketenagakerjaan serta mensosialisasikan undang-undang dan konvensi hak-hak anak kepada masyarakat lewat kegiatan ditiap RT ataupun RW setiap bulannya dengan konsep yang berbeda beda  agar pemerintah dapat menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini pihak yang menyebabkan terjadinya praktek eksploitasi, baik itu orang tua maupun pihak-pihak lain seperti pihak pabrik yang mempekerjakan anak dibawah umur. [] - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru