UPSUS Dukung Swasembada Pangan di NTB


Swasembada pangan tanpa impor merupakan sebagai cita-cita dalam mencapai kedaulatan pangan dari suatu Bangsa. Program swasembada pangan sudah menjadi program utama pemerintah sebelumnya. Kita bisa rasakan sebelumya 10 tahun Kabinet Indonesia Bersatu, berbagai kegiatan sudah dilakukan dimana pada era KIB I sudah berhasil swasembada padi dan pada era KIB II, juga telah dicanangkan program 10 juta ton beras nasional yaitu peningkatan produksi beras nasional (P2BN) tahun 2014. Akan tetapi program ini belum dirasakan berhasil. Sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Kabinet Kerja sekarang. Kabinet kerja telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk kedaulatan pangan. Salah satu dari Kementerian Pertanian yaitu program Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung dan Kedelai dalam pencapaian swasembada berkelanjutan.

Upsus padi, jagung dan kedelai dalam mencapai swasembada berkelanjutan. Untuk target tanam padi Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai arahan Menteri Pertanian Indenks Pertanian 545.911 Ha. Kegiatan upsus ini didukung oleh kegiatan Pengembanan jaringan irigasi (pembangunan/rehabilitasi/konstruksi jaringan tersier), Optimasi lahan (bantuan berupa pupuk urea, NPK, organik dan olah tanah), Bantuan alat mesin pertanan (tranktor dan pompa air). Dukungan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan  berupa Pengembangan jaringan irigasi seluas 45.900 Ha di 10 kab/kota, Optimasi lahan (Opla) seluas 27.300 Ha di 10 kab/kota, Gerakan Penerapan Pengolahan Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi 11.500 Ha, jagung 6.500 Ha, kedelai 101.750 Ha serta pendampingan dan pengawalan oleh penyuluh dan Babinsa/TNI AD dalam pengamatan jaringan irigasi pertanian, penerapan teknologi PTT, gerakan tanam serentak, penyaluran dan distribusi pupuk serta mobilisasi dan pemanfaatan alat mesin pertanian.

Program swasembada padi, jagung dan kedelai harus dapat dicapai dalam waktu 3 tahun kedepan 2017. Untuk NTB tahun 2015 target produksi padi sebanyak 2.25 juta ton dari 73,40 juta ton tingkat nasional dengan pertumbuhan 2.21%/tahun, produksi jagung sebanyak 1.07 juta ton dari 20.33 juta ton tingkat nasional dengan pertumbhan 5.57%/tahun dan produksi kedelai 123.126 ton dari 1.50 juta ton tingkat nasional dengan pertumbuhan 60.81%/tahun. Suksesnya kegiatan kedaulatan pangan ini tidak terlepas dari peran semua (Stakeholders) pemangku kepentingan baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi di Nusa Tenggara Barat.

Pada Selasa, 24 Februari 2015 di Aula Dinas Pertanian dan TPH Prov. NTB seluruh Stakeholders LO (Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, Bakorluh Prov. NTB, BKP Prov. NTB,  BPTP NTB dan Kasi Teritorial Korem 162 Wira Bakhti) dalam pencapaian swasembada pangan tingkat Prov. NTB dilaksanakan rapat pertemuan evaluasi perkembangan target realisasi tanam Upsus minggu III februari 2015. Dari 10 Kab/Kota ada 2 Kab/Kota yang belum mencapai target realisasi tanam dari luas sawah masing-masing Kab/Kota yaitu Kota Mataram baru mencapai 1.975 Ha dari luas sawah 2.151 Ha atau baru mencapai 0.92% dan Kabupaten Lombok Utara realisasi tanam baru mencapai 6.859 Ha dari luas sawah 7.873 Ha sekitar 0.87%.

Sehingga seluruh stakeholders LO seperti Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, Bakorluh Prov. NTB, BKP Prov. NTB,  BPTP NTB dan Kasi Teritorial Korem 162 Wira Bakhti melakukan rapat koordinasi pada Rabu, 25 februari 2015 sebagai tindak lanjut di Aula Bakorluh Prov. NTB. Dari pertemuan tersebut, seluruh stakeholders merumuskan dan membagi tugas untuk saling koordinasi dengan dinas/instansi stakeholders pelaskanaan Upsus. Pertama untuk Bakorluh Prov. NTB mendapatkan untuk Pendampingan penerapan teknologi, pengawalan target tanam, produksi dan provitas; Percepatan Pemberkasan kelompoktani Calon Penerima BANSOS UPSUS (PJI, OPLA, GPPTT); Pendampingan penyusunan RDK/RDKK. Kedua Dinas Pertanian TPH Prov. NTB, mempercepat pencairan dana BANSOS UPSUS Refocusing, menjamin ketersedian dan distribusi SAPRODI (6 tepat); Pemanfaatan, distribusi Alsintan; pengembangan jaringan irigasi tersier; optimasi lahan, GP PTT PJK; Pemantaun OPT dan Dampak Perubahan Iklim. Ketiga BPTP NTB melakukan pendampingan penerapan teknologi PTT;  menyiapkan rekomendasi teknologi PTT, Menyiapkan rekomendasi varietas spesifik lokasi; melakukan cek adopsi teknologi PTT; sosialisasi kalender tanam. Empat BKP Prov. NTB disesuaikan dalam surat keputusan Upsus dan KOREM/Babinsa TNI AD untuk mengawal dan mendapingi petani dilapangan.


Dari pertemuan siangnya, langsung ditindak lanjutkan terkait dengan target realisasi tanam pada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Dimana Kepala Sekt. Bakorluh Prov. NTB bersama Kasi Teritorial Korem 162 Wira Bakhti langsung bertindak cepat menuju Kabupaten Lombok Utara akan permasalahan pada areal yang belum tertanam dari luas sawah dilapangan. Pertemuan rapat koordinasi dipusatkan di Koramil Tanjung bersama Kepala BKP4K KLU, Kepala bidang penyuluhan BKP4K KLU dan Kasi program penyuluhan BKP4K KLU, serta Babinsa di kecamatan Tanjung dan Pemenang. Dari lapangan didapatkan permasalahan bahwa ada kebiasaan para petani di kecamatan pemenang setelah menanam hortikultura (cabe,tomat,jagung,kacang panjang dll) masih bersantai-santai walaupun panen telah dilakukan. Selain itu, adanya kejadinya teknis yaitu bocornya kembali dam elong-elong kecamatan pemenang setelah sebelumya telah diperbaiki oleh masyarakat dibantu oleh babinsa dengan cara swadaya berisikan pasir karung. Sehingga penyuluh dan babinsa untuk bersama-sama koordinasi dan sinergitas dalam membahas penyelesaian permasalahan terutama pada pengolahan tanah yang baru dapat air sebagai tutup tanam pada musim tanam oktober-maret. [] - 05

 

 

 

 

 

 

 
 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru