Pengelolaan Keuangan Pemkab Bima Masih di Posisi WDP

KM-Bolo—Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menempatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima berada diposisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), salah satunya perlu meningkatkan sinergitas kinerja para SKPD didalam pemanfaatan program yang tepat sasaran.

Tahun 2015 merupakan terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima. Itu berarti, perlu secepatnya mewujudkan semua agenda pembangunan sesuai aspirasi dan harapan masyarakat. Pimpinan SKPD, pejabat eselon maupun staf juga dapat menuntaskan semua program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam masing-masing DPA SKPD. Hal itu disampaiakn Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nur M.Pd, baru-baru ini.

Awal Juni 2015, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kepala SKPD. Kata Bupati, bahwa saat ini tengah dilakukan pembahasan DPA Perubahan. Karena demikian, kepala SKPD dapat merencanakan dengan cermat pemanfaatan dana yang ada sehingga tepat sasaran. “Intinya, jangan sampai berimbas pada masalah hukum dikemudian hari,” tegas Bupati.

            Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2015 ini masih berada pada posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Posisi tersebut berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2014 lalu. “Meski predikat tersebut tidak sesuai diharapkan, namun saya ingin menjadikan hasil penilaian tersebut titik awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh bagi semua kepala SKPD beserta jajaran, terkait tata kelola keuangan di masing-masing unit kerja,” harap Bupati.

            Tinjauan dan menelaah keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan hasil yang ingin dicapai harus dilakukan para SKPD. Hal tersebut untuk menghindari adanya program kegiatan yang tidak selaras dengan perencanaan dan penganggaran.

            “Salah satu catatan yang harus segera dibenahi agar posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kita raih adalah pentingnya penatausahaan aset dan kepatuhan melaksanakan atau menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK pada semua SKPD,” harap Bupati.(adi) - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru