Tenaga Kontrak Tuntut Kenaikan Honor


Sebanyak 158 Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak) lingkup sekretariat pemerintah kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar), Jumat, (3/3) mendapat pengarahan. Alasan diberikan pengarahan, mengingat mereka para tenaga kontrak ini, telah ditetapkan Surat Perjanjian Kontraknya (SPK) tahun 2017. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Utama kantor bupati di Giri Menang-Gerung.

Asisten II pemkab Lobar, Drs.H.Poniman dalam arahannya mengatakan, sesungguhnya tenaga kontrak ini masih dibutuhkan. Alasannya, memang karena ada hasil. Hasil inilah yang menjadi standar dan tolok ukur, para tenaga kontrak ini masih dipertahankan. Poniman berharap, semoga ke depan, pada tahun-tahun mendatang ada perubahan status. Namun dia tidak menginginkan, apa yang diharapkan itu, kemudian para tenaga kontrak ini melupakan kewajiban tugas pokoknya.

Poniman yang didampinbgi Kabag Umum. H.Anwar Arifin, menjelaskan, sebagai tenaga kontrak, memang melekat hak yang harus diterima. Tetapi dibalik itu ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua hak dan kewajiban itu harus bersama-sama dipertanggungjawabkan.

Kewajiban itu menurut Poniman,  apa yang ditugaskan masing-masing SKPD khusunya kabag Umum, supaya dilaksanakan dengan serius. “Kita sebagai manusia dan memiliki keyakinan masing-masing, maka apa yang diperoleh harus dibalas dengan kewajiban,” saran Poniman.

Setelah usai diberikan pengarahan, dilanjutkan dengan sesi dialog. Dalam sesi ini banyak yang menuntut agar honor yang diterima sekarang bisa dinaikkan. Demikian pula dengan status mereka. Saat ini para tenaga kontrak, tetap berstatus tenaga Cleaning Service (CS), kendati mereka ada yang mengantongi ijazah S1.

Kenaikan honor dan peralihan status itu, diungkapkan oleh Dedi Suherman, S,Adm. Tenaga kontrak pada bagian Humas dan Protokol ini, menuntut agar statusnya bisa berubah seperti informasi yang didapat. Dedi mengaku, sudah lebih dari lima tahun mengabdi di bagian humas. Aktivitas kehumasannya tidak mengenal waktu, siang dan malam terus melakukan kewajiban tugas mengakses seluruh kegiatan bupati dan SKPD. Namun disayangkan, statusnya masih tetap sebagai CS. “Kalau bisa, seperti informasi yang ada, sekalipun berstatus honor, tapi hak-haknya disamakan dengan PNS, tapi tidak mendapatkan hak pensiun,” harap Dedi.

Terkit dengan itu, honorer asal Desa Golong ini berharap, gaji sebesar Rp.750 ribu per bulan ini, bisa dinaikkan. Ditegaskan, kalau tidak bisa dinaikkan tahun ini, masih ada harapan pada APBD perubahan. “Mewakili seluruh tenaga kontrak, kami berharap honor supaya dinaikan,” harapnya yang kemudian disambut aplaus meriah dari seluruh rekan-rekan honor yang lain.

Mendapat jawaban yang tidak sesuai harapan, seluruh tenaga kontrak terlihat sedikit kecewa. Namun kekecewaan ini tidak sampai menimbulkan intrik-intrik dan gesekan yang kontropersial.

Terkait dengan kenaikan honor, Poniman memberikan sinyal, semua harapan itu tidak bisa direalisasikan. Mengingat keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk itu. “Kita lihat dulu fiskal daerah kita. Keuangan daerah kita nampaknya masih kurang,” jawan Poniman. Namun mantan Kepala Dispenda Lobar ini berjanji, jika nilai fiskal keuangan memuingkinkan, pihaknya bersama seluruh jajaran Pemda Lobar akan melakukannya atas dasar perbaikan kesejahteraan.

Namun disisi lain,. Kabag Umum, H.Anwar Arifin menjelaskan, terkait  status seluruh tenaga kontrak yang ada, sampai saat ini masih berstatus tenaga Cleaning Service. “Kalau Anda gengsi dengan stsus ini, sangat lebih baik minta keluar saja,” katanya. Namun dia tidak menutup diri, ada CS yang memiliki skil dan keahlian tehnologi informasi, maka akan ditempatkan tenaga kontrak bersangkutran pada SKPD yang sesuai dengan skilnya. “Ada CS yang pinter komputer dan memiliki tehnologi informasi, maka kita tempatkan di kantor PDE,” tegan Anwar. Kendati demikian, lanjutnya, mereka tetap berstatus CS.() -03

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru