Kasus Sri Rabitah, Jadi Topik Kungker Komisi V DPRD NTB


Kasus Sri Rabitah tidak saja menjadi isu nasional, tapi juga buah bibir hangat di daerah Lombok Barat (Lobar) dan daerah asalnya, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sri Rabitah, TKW yang mendapat perlakuakn dan penanganan medis tidak semestinya ini. Kamis (23/3) dibahas juga di Pemkab Lobar. Bahasan ini yang menjadi topik utama kunjungan kerja (kungker) Komisi V DPRD Provinsi NTB ke Lobar. Pertemuan kungker berlangsung di Ruang Jayengrane Lt.II kantor bupati Lobar di Giri Menang-Gerung.

Tim kungker Komisi V bidang Kesra dan Pemberdayaan Perempuan ini, dikomandoi oleh Wakil Ketuanya, H.MNS.Kasdiono,SH. Tim yang solid bersama Sekretaris dan sejumlah anggotanya ini, diterima langsung oleh Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid, Asisten I Pemkab Lobar, H.Mustafa Halawi, Kadisnaker, Kadisdukcapil an sejumlah SKPD terkait.


Dalam paparannya, Kasdiono menyatakan, terkait kasus Sri Rabitah ini, apapun alasannya, PJTKI yang harus bertanggung jawab. Kendati pihak PJTKI sudah menyatakan bersedia menanggung segala pembiayaan, namaun ditegaskan oleh  mantan Ketua KONI NTB ini, bukan berarti pihak PJTKI harus selesai pelanggaran yang dibuat. Masih banyak lagi hal-hal yang harus dipertanggung jawabkan.

Kata Kasdiono, terkait kasus Rabitah ini, melihat data-data yang ada memang tidak ada yang palsu, namun banyak dimanipulasi. “Saya ingin betul-betul menyoroti mekanisme penanganan tenaga kerja ini,” jelasnya. Bahkan dengan tegas dinyatakan, pihak PJTKI harus bertanggung jawab terhadap kasus Rabitah ini.


Terlepas dari itu. Kasdiono juga menyatakan, secara administratif, apa yang telah dilayani oleh Dukcapil dan Disnaker Lobar untuk Sri Rabitah tidak ada pelanggaran. Karena sesungguhnya, KTP yang digunakan Rabitah adalah alamat Lobar. Padahal TKW ini berasal dari KLU. Bahkan laporan tentang penderitaannya pun tidak ada laporan pihak pengerah TKI. Pernyataan ini dipaparkan Kasdiono, sebagai hasil dari investigasinya ke daerah dan PJTKI sendiri.

Disimpulkan bahwa, kasus Rabitah ini, menjadi pintu masuk DPRD NTB untuk membenahi, secara paripurna dan program nasional penempatan TKI ke Luar Negeri khususnya di Lobar. Terkait dengan hal ini, Lobar menyetujui hajatan Komisi V ini. Untuk menangani ini, Lobar akan membentuk layanan satu pintu. “Ini tujuannya untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Kasdiono.


Di sisilain, Bupati Lobar, H.Fauzan Khalid memaparkan, tujuan dari Komisi V DPRD NTB ini, sebenarnya ingin menggali kembali kasus Sri Rabitah. Kemudian hasilnya, bersama-sama mencari solusi. “Kami di Lobar InsyaAllah akan mengambil sikap,” jelasnya. Namun bupati Fauzan mengakui, bukan hanya kasus Rabitah yang diperoleh. Namun lebih dari itu, imbasnya cukup positif, terutama dalam penanganan, harus hati-hati dan waspada, jangan sampai ada lagi muncul kasus Sri Rabitah yang lain. Pihak Pemkab kan mengambil kebijakan. “Terkait hal ini di Disnaker Lobar nanti akan ada penanganan satu pintu,” jelas Fauzan. () -01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru