Wakil Gubernur Menutup Secara Resmi KN PRBBK XIII

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muhammad Amin, SH.MSi secara resmi menutup kegiatan Konferensi Nasional Pengelola Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke XIII (KN PRBBK XIII) Rabu (14/9) di Aula lantai II Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi NTB.

Didampingi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Ketua Panitia Masyarakat Penanggulangan Bencanan Indonesia (MPBI), H. Iskandar Leman, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muhammad Amin, SH.MSi dalam sambutannya mengatakan bahwa  gubernur NTB saat ini berada di Jakarta, diundang di Istana Negara. Ada 5 propinsi yang diundang yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT. Kelima daerah ini masuk dalam daerah yang kena dampak kekeringan. “ Ke Lima propinsi ini mendapat atensi khusus dari pemeritah pusat, Bencana ini sungguh tidak ada orang yang menghendakinya, tetapi tidak bisa kita hindari, bencana alam, bencana social dan bencana-bencana lainya, termasuk dalam kategori bencana,”ujar Wagub.

Wakil Gubernur Provinsi NTB, H. Muhammad Amin, SH.MSi menegaskan juga bahwa bencana alam dapat diatasi dengan menjaga keseimbangan alam dan pengelolaan yang baik. “Menghadapi bencana Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya, mengelola resikonya. Bayangkan saja bencana banjir misalnya belum ada cara atau strategi untuk kita hindari, yang ada hanya  mencegah banjir dengan cara membangun irigasi, memelihara lingkungan, menanam pohon sebagai penyanggah hutan,”tegas Muhammad Amin.


Hal yang sama yang di ungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengungkapkan bahwa kegiatan ini diharapkan kedepan lebih ditingkatkan lagi. “Provisin NTB siap lagi menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Pengelola Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke IX (KN PRBBK IX), “ujarnya disertai tepuk tangan dari peserta.

Penanggulangan Bencanan Indonesia (MPBI) menggelar kegiatan Konferensi Nasional Pengelola Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke XIII (KN PRBBK XIII) dengan tema Menguatkan Tata Kelola Sumber Daya Berbasis Komunitas Menuju Masyarakat Tangguh Bencana” yang berlangsung mulai 12-14 September 2017 di LPMP Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Propinsi NTB telah ditunjuk oleh MPBI sebagai pelaksana sejak selesainya pelaksanaan KN PRBBK XII di Bandung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pripinsi NTB dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menjadi tuan rumah bersama dalam kegiatan ini. Kegiatan ini melibatkan panitia yang berasal dari beragam organisasi pemerintah dan non pemerintah.

Kegiatan ini di ikuti oleh 150 peserta yang berasal dari ujung barat Indonesia hingga Banda Aceh sampai Papua. Kegiatan ini melibatkan panitia yang berasal dari beragam organisasi seperti MPBI, BPBD NTB, Forum PRB NTB, Muslim Aid, Koslata, Konsepsi, Humanitarian Indonesia, Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Universitas Manado, Perkumpulan Pikul perseorangan  ,Dr. Jonathan Lassa, Riyanti Djalante, Ph. D, Dompet Dhuafa, Lembaga Penanggulanagn Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, Pusat Studi Manajemen Bencana (Dream) UPN Veteran Yogyakarta, dan lembaga laiinya.

Kegiatan ini secara resmi di buka oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Umum Setda Propinsi Nusa Tenggara Barat HL Syafi’i, pada hari (12/9),  yang dihadiri oleh Pejebat teras Badan Penanggulanag Bencana (BPBD) Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Lebih dari 62 porsen wilayah Indonesia memiliki risiko bencana tinggi atau 322 dari 514 kabupaten/kota dan 34 porsen wilayah memiliki risiko sedang atau 174 dari 514 kabupaten/kota. Kondisi ini tidak terlepas  dari kondisigeografis, geologi maupun iklim Indonesia. Tiga lempeng  bumi aktif yang menghimpit Indonesia menempatkan sebagian besar wilayah Indonesia secara alamiah rawan gempa, tsunami dan longsor.

Indonesia menjadi bagian dari cincin api pasifik (Pacific ring of fire), sehingga berpotensi terhadap erupsi 127 gunungapi aktif. Iklim tropis merupakan konsekwensi posisi Indonesia pada garis Khatulistiwa mengakibatkan seluruh wilayah berpotensi banjir, longsor, kekeringan, angina rebut, wabah atau hama. Kondisi ini selanjutnya diperparah dengan dampak perubahan iklim, pola dan program pembanguna yang berkelanjutan, semakin meningkatnya praktik-praktik ekstraksi sumber daya alam dan perkebunan yang semakin meningkatkan resiko bencana.

Kerusakan sumber daya mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga diharapakan dapat dikurangi dan bahkan dihentikan sama sekali, tata kelola sumber daya yang masih berpusat pada pemerintah dapat dikembalikan menjadi tata kelola bersama masyarakat.

Sehingga perubahan paradigma Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) adalah pemberdayaan komunitas sebagai pelaku utama yang telahmenunjukan peran dan kemampuannya dalam penanganan bencana yang lebih baik. Kemampuan komunitas mengurangi risiko bencana tergantung pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola ancaman dan mengurangi kerentanan meningkatkan kapasitasnya.

Di akhir acara, seluruh peserta membacakan Deklarasi Konferensi Nasional Pengelola Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke XIII (KN PRBBK XIII) dan foto bersama bersama Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muhammad Amin, SH. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru