Percepat Kabupaten/Kota Layak Anak

Sesuai dengan definisinya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana  secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Dalam rangka mewujudkan serta terpenuhinya hak-hak anak tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menggelar Forum “Percepatan Kabupaten Layak Anak se Provinsi NTB menuju Kabupaten Layak Anak 2030’’ yang berlangsung di Hotel Santika Mataram pada 19 s/d 20 September 2017.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Ir.Hj.Hartina.,MM. Dalam sambutannya Hartina mengatakan jika pertemuan ini sangatlah strategis, melalui pertemuan ini nantinya akan tumbuh hal-hal baru dalam rangka percepatan Kabupaten/Kota yang layak anak ungkapnya. Sesuai dengan agenda jika rencananya forum tersebut nantinya akan menggelar 5 kegiatan oleh KPPA. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi Hak Sipil Anak, Informasi dan Partisipasi Anak Drs.Darmawan.,M.Si sebagai narasumber.

Hartina juga menyampaikan terimakasih atas partisipasi dan kehadiran para peserta yang terdiri dari pejabat OPD di Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota se NTB. Dalam waktu kedepan pemerintah provinsi berharap akan mengadakan roadshow untuk setiap Kabupaten/Kota untuk menyampaikan KLA sebagai langkah evaluasi menuju Kabupaten/Kota layak anak di NTB dengan sebuah prinsip-prinsip yang dilaksanakan.

”Sosialisasi sudah dilakukan oleh Pemprov maupun Kabupaten/Kota begitu juga dengan lounching kegiatannya telah kami laksanakan”, terang wanita kelahiran Dompu tersebut.

“Disamping akan menggelar roadshow, dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke tiap Kabupaten/Kota dalam rangka pecegahan perkawinan anak usia dini”, tambahnya. (aan)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru