Bappeda Gelar Rapat Penyusunan Draf Pergub Germas


Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan dengan  satuan perangkat daerah (SKPD) dalam rangka penyusunan tim dan merumuskan draf Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) , Kamis (19/10) di ruangan rapat Lakey kantor Bappeda Propinsi NTB.

Sebanyak 13 satuan perangkat daerah (SKPD) yang berhubungan dengan instruksi Gubernur NTB nomor 440/160/KUM tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diundang untuk berkoordinasi membahas administrasi penyusunan Pergub.

Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya Bappeda, Drs. Muh Yahya, M. Pd, Kabid IKP, Fairuz Abadi, SH, Kasubag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Pemprov, NTB, Muh Erwin dan perwakilan dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya Bappeda, Drs. Muh Yahya, M. Pd menjelaskan bahwa kegiatan ini menyikapi instruksi Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sehingga perlu ditindaklanjuti untuk menyusun draf menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

Kehadiran OPD merupakan bagian dari Tim yang akan menyusun draf Peraturan Gubernur (Pergub). OPD akan mempunyai peran masing-masing memberikan sumbangsih untuk Pergub. Bappeda berencana target menyusunan draf Peraturan sudah rampung dan selesai di penghujung tahun 2017. “ Kita ingin Pergub ini sudah kelar di bulan Desember 2017, minimal awal bulan Desember,” ujar Muh. Yahya.

Muh Yahya juga menambahkan, Selama ini sudah banyak OPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Gemas, misalnya Dinas Kesehatan. Hal seperti ini perlu ditingkatkan oleh OPD yang lain.


“Germas ini juga sasaranya adalah pelajar,Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dapat menyikapi gerakan ini untuk mewujudkan masyarakat kita yang sehat fisik lahir dan batin,” ungakp Kabid Sosbud.

Pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) ini berpijak juga pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017, tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan, maka perlu dipertegas dengan Pergub.

Kasubag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Pemprov, NTB, Muh Erwin menjelaskan secara teknis tentang tatacara penyusunan atau pembuatan undang-undang atau peraturan daerah maupun gubernur kepada peserta rapat sebagai langkah awal dalam pembahasan Pergub. (Efan/Okta)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru