Workshop Penyusunan Angka Kredit Untuk Penyuluh Pertanian Ntb

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut diungkapkan oleh ketua panitia, Drs. H. Astawar bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan yang secara profesional dalam mengembangan karier membangun daerah. Sehingga kegiatan workshop tentang penyusunan angka kredit untuk fungsional penyuluhan pertanian sangat penting serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyuluh pertanian tentang penyusunan angka kredit kedepannya.


Sebagai tugas pokok penyuluhan pertanian berupa persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian. Workshop yang dilaksanakan sehari pada tanggal 21 November 2017 yang di ikuti oleh 75 peserta berasal dari tim penilai angka kredit provinsi, kabupaten/kota, koordinator provinsi, kabupaten/kota, penyuluh pertanian provinsi, kabupaten/kota yang dipusatkan di Aula Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan.

Untuk mewadahi keberadaan dan sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional tersebut, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dijelaskan oleh Ir. RR. Priwanti Soeharto tim penilai angka kredit pusat.

Berbagai permasalahan disampaikan sebelumnya oleh tim penilai angkat kredit pusat dalam memberikan angka kredit banyak sekali akan tugas pokok penyuluhan pertanian. Tugas pokok penyuluhan baik persiapan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.


Sehingga pentingnya mekanisme penyusunan angka kredit bagi penyuluh pertanian sangat penting dalam pembinaan karir pejabat fungsional kedepan. Tetapi perlu diketahui juga bahwa sistem mekanisme dalam daftar usulan penilaian angka kredit yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Irwan Jaya tentang mekanisme pengajuan Angka kredit bagi fungsional penyuluhan dan materi cara penyusunan angka kredit, serta konponen unsur-unsur uji kompentensi penyuluh pertanian oleh tim asesor NTB. Sehingga kegiatan diharapkan penyuluh pertanian akan termotivasi untuk menyusun angka kredit yang tepat waktu dan berkualitas serta sebagai panduan bagi penyuluh pertanian serta tim penilai dalam mengapresiasi ilmunya dibidang tugas pokok masing-masing sesuai standar yang telah ditetapkan

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru