Pemkab Bima Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Bpk

KM-walet selatan-Usai serah terima laporan hasil pemeriksaan dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Wahyu Priyono SE, M.M.,Ak,.CA di Kantor BPK Perwakilan NTB Jalan Udayana Nomor 22 Mataram, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mengatakan siap menindak lanjuti rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK,pada senin (18/12/2017)

Nampak Ketua DPRD Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti dan Inspektur Kabupaten Bima Drs. H. Ridwan Yasin jam 13.00 Wita di ruang kerja Kepala Perwakilan BPK.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Bima menyatakan akan tetap berkomitmen untuk menuntaskan indikasi kerugian negara yang menjadi temuan hasil pemantauan BPK tersebut. Disamping pada saat yang sama juga melakukan pengawasan dengan lebih ketat administrasi keuangan diminimalisir”,ungkapnya sesuai pres rilis Humas pemda Bima, beberapa waktu yang lalu

Umi Dinda mengatakan, “laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada semester II Tahun Anggaran 2017 ini penting untuk ditindaklanjuti mengingat berfungsi sebagai salah satu barometer kinerja keuangan daerah”terangya

Oleh karena itu Kepala Daerah akan mengambil langkah yang diperlukan agar penyelesaian dapat dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan oleh BPK dan melakukan koordinasi intensif agar rekomendasi tersebut dipatuhi unit kerja sesuai aturan”. Tegas Bupati

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB Wahyu Priyono menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2017 serta laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada semester II Tahun Anggaran 2017.

Wahyu mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah ada 3 item yang menjadi titik perhatian yaitu kerugian daerah terhadap bendahara yang belum diselesaikan, kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan kerugian daerah terhadap pihak ketiga”.

BPK perwakilan NTB merekomendasikan Kepada Bupati Bima untuk memerintahkan majelis tim pelaksana tuntutan ganti rugi (TP-TGR) agar segera memproses kasus-kasus yang masih berupa informasi kerugian daerah melalui pemeriksaan lebih lanjut dan persidangan untuk menetapkan penanggungjawab koma adanya perbuatan melawan hukum dan nilai kerugian sesuai ketentuan yang berlaku”. (opick)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru