Tanggap Darurat Berakhir, Pemulihan Lombok Dimulai

Berakhirnya masa tanggap darurat bencana Gempa Bumi di NTB yang dimulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 25 Agustus 2018. Maka Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan Launching peralihan dari masa transisi tanggap darurat menjadi masa masa pemulihan “Lombok Bangun Kembali” pada hari senin 27 Agustus 2018 di Kabupaten Lombok Utara.
Demikian Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D  saat diwawancara awak media usai memimpin rapat dengan jajaran terkait di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Sabtu, 25/8/2018.

Sekda menjelaskan, usai masa tanggap darurat ini, unsur TNI dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah tanggap darurat tersebut, baik yang sudah selesai dan yang belum selesai pada masa tanggap darurat kemarin. “Intinya sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan evakuasi dan penyelamatan, semua sudah dilaksanakan, korban sudah teridentifikasi dan dalam proses pemulihan, baik di Rumah Sakit maupun tempat masing-masing”, ujar Sekda.

Saat ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membangun kembali rumah-rumah rakyat maupun fasilitas publik yang terdampak ketika bencana gempa kemarin, lanjut Pak Ros. Hal tersebut telah diperkuat dengan keluarnya Inpres nomor 5 tahun 2018. Dengan keluarnya Inpres tersebut, maka masa pemulihan diharapkan dapat selesai dalam masa waktu 6 bulan kedepan.

Dipaparkan pula bahwa, salah satu instrumen pemerintah yang akan membatu masa pemulihan rumah masyarakat di NTB adalah istrumen dari Panglima TNI dengan dibentuknya Komando Satuan Tugas Gabungan yang akan meliputi seluruh Kabupaten Terdampak, dibawah Komando Mayor Jendral TNI Madsuni, yang membawahi 4 sektor. Sektor tersebut antara lain, Sektor Sambalia dan Sumbawa, Sektor Kayangan dan sekitarnya, Sektor Pamenang, dan Sektor Gunung Sari meliputi Kota Mataram dan Lombok Tengah.  

" Saat ini secara umum semua kebutuhan mendasar masyarakat sudah dapat tertangani dengan baik. Adapun kekurangan-kekurangan seperti Tenda, MCK dan Air Bersih. Pemerintah akan segera memastikan masyarat untuk mendapatkan fasilitas yang layak untuk dapat bertahan selama paling tidak dua atau tiga bulan kedepan. Dalam waktu dekat BNPB akan menyiapkan 5000 Tenda yang akan didatangkan dari luar daerah," Ujar Pak Ros.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun Rumah Hunian Sementara (RHS) sesuai dengan kondisi dari warga terdampak musibah gempa bumi di NTB. “Jumlah rusak berat sesuai data saat ini sebanyak 70 ribu, berarti ada sekian KK yang membutuhkan RHS sebelum rumahnya bisa dibangun kembali.
Kendala saat ini adalah dalam proses distribusi, karena tidak semua barang yang kita butuhkan dapat diangkut sekaligus dari luar daerah, seperti di Halim, Pesawat Hercules tidak mampu mengangkut tenda yang kita pesan sekaligus, sedangkan di tingkat lokal atau di Mataram hampir sudah tidak bisa kita beli lansung kebutuhan seperti tenda, sehingga kita perlu datangkan dari luar.

Terkait dengan pendidikan, Pak Ros mengatakan bahwa mulai minggu ini kegiatan belajar mengajar sudah mulai aktif. Khusus di Kabupaten Lombok Utara (KLU) proses belajar sementara di Tenda yang ada di tempat pengungsian masing-masing dengan pola belajar gabungan sesuai jenjang kelas yang ada, tanpa membedakan sekolahnya dari mana. Proses ini akan berjalan sambil menunggu selesainya pembangunan ruang kelas sementara yang dibangun di dekat sekolah masing-masing. 

Pak Ros berharap kegiatan Trauma Healing juga perlu terus dilakukan, karena masih banyak anak-anak yang takut bersekolah dan orang tua yang masih takut mengantarkan anaknya untuk bersekolah. 
" Dalam waktu dekat akan segera datang tambahan alat-alat berat dari Mabes TNI, sehingga proses rekonstruksi pemulihan “Lombok Bangun Kembali” diharapkan dapat berjalan lebih cepat dari yang ditargetkan pemerintah. Dengan demikian kegiatan perekonomian8 masyarakat dapat segera bangkit seperti biasa," pungkas Pak Ros.
Hadir dalam rapat para Staf Ahli, para  Asisten, TGP2D, Kepala BPBD, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Sosial, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Karo Umum, Karo Humas dan Protokol, Karo Organisasi, Karo Adm. Kesra, Karo Pemerintahan, Karo Ekonomi, Danrem 162/WB, Dandim se-pulau Lombok, Kasi/Pasi Rem 162/WB, Dan/Ka Disjan Rem 162/WB, Danyonif 742/SWY, dan Dantim Intelrem 162/WB. (     )

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru