BPP Kecamatan Ujung Tombak Informasi Teknologi Petani

Dengan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi saat ini, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai kelembagaan penyuluhan pemerintah yang paling depan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat dasar. Para penyuluh tingkat BPP menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan pertanian secara umum. Dalam keberadaan para penyuluh yang langsung berhubungan dengan para pelaku utama maupun pelaku usaha sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan suatu program atau kegiatan terutama dalam hal penyampaian informasi data, percepatan inovasi teknologi, dan perubahan  perilaku serta sikap para petani.

Keberadaan Kelembagaan BPP dan penyuluh tersebut diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang  dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Jika mengacu pada standarisasi Balai Penyuluhan Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana penyuluhan di sebagian besar BPP di Nusa Tenggara Barat masih belum maksimal khusunya dalam penyebarluasan informasi teknologi serta pendataan pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap kelembagaan petani, sumber-sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian. Dikarenakan kondisi fisik bangunan BPP dan sarana penunjangnya juga beragam dan tidak cukup memadai akibat sumber pendanaan yang beragam setiap kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang pedoman sistem manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) di lingkup kementerian pertanian menpunyai ruang lingkup yaitu pertama Sebagai unsur pendukung Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian. Kedua  sebagai organisasi dan mekanisme kerja pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian, dan Ketiga Sebagai Topologi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian dalam menyediakan informasi/materi pertanian, data penyuluh pertanian dan data kelembagaan petani dan usaha tani yang dibutuhkan penyuluh, pengambil kebijakan, pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat pertanian sesuai kebutuhan dan spesifik lokalita. Selain itu juga  mempercepat arus data dan informasi pertanian dari pusat ke daerah dan petani. Serta membangun integritas materi penyuluhan pertanian, data ketenagaan penyuluh pertanian dan data kelembagaan petani dan usaha tani yang mutahir melalui website Sistem Informasi Manajeman Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Cyber Extension dan lain-lain.   Kementerian Pertanian,

Balai penyuluhan pertanian pada dasarnya adalah sebagai tempat/wadah pertemuan para penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan pelaku lainya. Sejalan dengan itu, para penyuluh yang berada di Balai Penyuluhan Pertanian bertugas: menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sesuai dengan programa penyuluhan kabupaten/kota; melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; dan menyediakan serta menyebarkan informasi teknologi, inovasi, sarana produksi, pembiayaan, dan  pasar. Sarana prasarana dan tata kerja yang standar pada sebuah BPP bertujuan antara lain :

  1. Memfasilitasi peningkatan kompetensi bagi penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta serta pelaku  utama dan pelaku  usaha;
  2. Mengembangkan, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai  potensi wilayah;
  3. Memfasilitasi penyuluhan/jasa konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya;
  4. Memfasilitasi tempat percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  5. Sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
  6. Menyusun programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota;
  7. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
  8. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  9. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  10. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
  11. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

            Selain tugas dan fungsi yang telah diuraikan di atas, kegiatan para penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan yang sesuai standard pelaksanaan sebuah BPP yang ideal, juga adalah: memfasilitasi kerjasama antar peneliti; penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha lainnya; melaksanakan forum-forum penyuluhan pertanian (rembug tani, temu lapang, temu karya, koordinasi, musyawarah dan lain-lain; menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kelembagaan pelaku utama dan kelembagaan pelaku usaha; memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku utama; perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang spesifik lokal; layanan terpadu informasi melalui cyber extention; klinik terapan agribisnis; pusat inkubator agribisnis; melaksanakan updating data ketenegaan dan kelembagaan penyuluhan; supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh

Untuk mengelola semua unsur yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan diperlukan pengorganisasian dan tata hubungan masing-masing elemen terkait dengan kegiatan penyuluhan di sebuah BPP, maka diperlukan struktur organisasi seperti Kepala BPP; Kepala Subbagian Tata Usaha; Kelompok Fungsional; Urusan Programa; Urusan Monitoring dan Evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Balai Penyuluhan melaksanakan kegiatannya berdasarkan wilayah administrasi kecamatan dan operasionalisasinya didukung oleh para penyuluh. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan programa penyuluhan. Kepala Balai Penyuluhan  melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program di kecamatan serta melakukan konsultasi dengan dinas teknis di kabupaten/kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan. Balai Penyuluhan merupakan bagian integral dalam pembangunan pertanian di wilayah kecamatan, yang harus masuk dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan wilayah.

Dalam mengakomodir segala aktivitas di BPP secara ideal terhadap pelaku utama dan pelaku usaha dibutuhkan pimpinan/penyuluh dengan keahlian khusus (sesuai kondisi wilayah), manajeman penyuluhan (sistem kerja latihan, kunjungan dan evaluasi, sekolah lapang, demplot), lokasi strategis, sarana-prasarana penunjang dalam sebuat kelembagaan organsasi (ruangan/bangunan, alat operasian penyuluhan/transfortasi sesuai wilayah dan sebagainya). Hal tersebut akan saling berkaitan dan mendukung motivasi akan kinerja petugas dilapangan

Sehingga pembangunan pertanian khususnya kelembagaan penyuluhan pada tingkat paling dasar yaitu Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan akan memberikan peran yang strategis secara kompleks dan kesinambungan ketersediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem distribusi dan konsumsi, dan  pembangunan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelaku agribisnis serta dukungan dan kerjasama sektor-sektor pihak terkait lainnya. Penetapan berbagai program dan strategi pembangunan sektor pertanian harus dikawal dengan ketat dan tetap fokus pada tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para petani. Pada akhirnya kondisi agroklimat wilayah akan memberikan yang positif dalam mengembangan potensi yang khas/spesifik untuk mengembangkan komoditas pertanian lokal tertentu yang tidak dimiliki daerah lain. Oleh karena itu dukungan dan partisipasi seluruh stik holder dan institusi terkait, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten sangat diperlukan untuk mencapai hasil pembangunan pertanian yang maksimal

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru