Gubernur Zul Pimpin Rakor Perdana Usai Pelantikan

Setelah pelantikan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, Presiden RI, Ir. Joko Widodo menginstruksikan untuk segera bekerja dan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik,  Rabu (19/09/2018) di Istana Negara.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Gubernur dan Wagub NTB menggelar koordinasi bersama jajaran Kementerian/Lembaga. Gubernur akrab disapa Doktor Zul itu, melakukan evaluasi proses penanganan masyarakat terdampak gempa. Terutama menyangkut rumah hunian sementara masyarakat.


"Presiden RI, bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada saya dan ibu Wagub untuk memprioritaskan rehabilitasi rekonstruksi pemulihan rumah masyarakat terdampak gempa, sebelum musim hujan datang. Sehingga tidak ada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian," jelas Gubernur saat Rakor Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dipimpin oleh kepala BNPB RI, Willem Rampangilei, Kamis (20/9/18) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

 

Gubernur berharap percepatan Hunian sementara (huntara) yang dibangun tidak hanya Lombok Utara saja. Namun di kabupaten lain yang terkena gempa seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan kabupaten yang terkena dampak gempa di Sumbawa. "Saya harap Huntara segera dibangun, masyarakat cukup resah hunian belum juga dibangun, sehingga mereka bisa tidur nyenyak dan memikirkan hal produktif lainnya," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyarankan terkait struktur komando penanggulangan bencana. "Berbicara penanggulangan bencana perlu satu sistem yang membantu. Seberapa besar sumber daya yang kita punya apabila tidak dibantu oleh sistem, maka kemampuan kita juga akan terbatas," tegas Sitti Rohmi Djalilah.

Sehingga harus ada satu sistem yang membantu pelaporan setiap permasalahan dan dapat tersimpan dengan baik. Termasuk mental masyarakat harus dijaga sampai tempat tinggal mereka selesai terbangun. "Selama berjalannya rekontruksi perumahan masyarakat, perlu dibarengi dengan upaya pemulihan mental dan ketenangan masyarakat," saran Wagup perempuan pertama di NTB ini.


Sekretaris Kementerian Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB. Satya Sananugraha menyampaikan Rakor untuk memastikan tupoksi  Kemenko PMK melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian. Memastikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana berjalan maksimal.

"Perlu kami sampaikan rakor tingkat menteri sudah dilakukan dan hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan penanganan bencana hadir dan menghasilkan keputusan yang harus dilakukan segera," jelasnya. Hal itu harus ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana aksi Rehab rekonstruksi oleh Kemenko PMK dengan melibatkan Pemda NTB.

Target akhir Desember 2018 adalah, fungsi pendidikan, kesehatan pelayanan dasar dan ekonomi harus sudah berjalan dengan normal.  Maret 2019 diupayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan bisa mencapai target yang diharapkan. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru