Semua Tenaga Honor Daerah Lotim Diputus Per 31 Desember 2018

Kampung Media- Selong (10/11/2018) Keberadaan tenaga Honorarium daerah Kabupaten Lombok Timur akan resmi di putus kontrak per 31 Desember 2018 oleh bupati Lombok timur H. Sukiman Azmi, dalam peryataannya pada Pidato perayaan Hari Pahlawan 10 Nopember di gedung Bupati Lombok Timur tadi pagi.

H. Sukiman selalu Bupati Lombok Timur,  akan Melakukan Evaluasi dari ribuan tenaga honorarium daerah baik itu tenaga honorarium yang ada di satuan Polisi Papong Peraja (SATPOL PP), tenaga honorarium di dinas Kesehatan, Tenaga Honorarium Di dinas Pendidikan,  secara menyeluruh baik honorer yang kotrak perjanjianya 2 tahun maupun 3 tahun Secara tegas sukiman akan memberhentikan kontrak kerjanya pada per 31 Desember 2018 nanti.

“Yang kedua adalah, Saya ingin mengevaluasi kehadiran honorarium daerah kabupaten Lombok timur, dari ribuan honorarium ini, saya katakan semua berhenti dan tidak perpanjang per 31 Desember 2018, apapun alasannya, apakah ada yang kontrak perjanjiannya 2 tahun?, 3 tahun? Kita akan mengevaluasi, bahwa semua honorarium daerah, apakah itu disatpol PP, apakah itu dikes kesehatan, apakah itu diurmah sakit, apakah itu dijajaran pendidikan, atau dimana saja, yang akan datang, berhenti kontrak kerjanya, perjanjian kerjanya per 31 desember 2019, 2018, ulangi.. berhenti per 31 desember 2018”


Ia menjelaskan,  evaluasi dilakukan untuk melaksanakan keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan di Kabupaten Lombok Timur. Kebijakan yang akan diberlakukan tahun depan ini, Ia akan mengatur para honorarium Daerah sesuai dengan Masa kerja para tenaga honorarium tersebut, Jika masa pengabdian 1 tahun sampai 5 tahun tenaga Honorer akan mendapatkan Berupa SK, jika masa pengabdian 5 tahun sampai 10 tahun honorer akan mendapakan berupa KK (kelompok kerja) dan jika pengabdian 10 tahun keatas honorer akan mendapaat berupa perjanjian kerja.

“Kita akan melaksanakan evaluasi, kita akan melaksanakan keadilan,  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, menuju keamanan di kabupaten Lombok timur, artinya adalah akan Ada evaluasi yang menyeluruh, jika masa kerjanya baru satu tahun sampai 5 tahun dia hanya akan mendapatkan SK …. Ketika mereka bekerja 5 tahun sampai 10 tahun meraka akan mendapakan KK (kelompok kerja) dan ketika mereka sudah  mengabdi di Lombok Timur ini,  disemua bidang tugas, masa kerja di 10 tahun keatas maka mereka akan mendapatkan perjanjian kerja, ini yang dinamakan keadilan, jangan sampai terjadi selama ini, baru satu tahun mengabdi sudah mendapatkan pK, sementara yang bekerja sudah puluhan, belasan  tahun masih SK pun ada belum di mendapatkan”

Ia pun mengajak semua lini untuk menerapakan Prinsip Keadilan di pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, pemerintahan yang serba transparan dan menginformasikan kepada seluruh jajaran honorarium yang ada di sekup wilayah kabupaten Lombok timur , tandasnya.

“Mari kita terapkan prinsip keadilan dipemerintahan yang sekarang serba transparan ini, informasikan  kepada seluruh jajaran honorarium daerah dimana saudara saudara bertugas itulah kebijakan yang saya ambil dan saya terapkan mulai per 1 januari 2019

Berikut Link Video Lengkapnya :

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru