Rapat Paripurna DPRD NTB Bahas Postur RAPBD Tahun 2019


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna ke IV dengan agenda laporan badan anggaran DPRD NTB dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur NTB dan DPRD NTB, di ruang sidang utama kantor DPRD NTB, Rabu (27/11).

Rapat paripurna tersebut membahas besaran postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019, yang dibacakan ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan dihadapan seluruh anggota DPRD NTB dan para tamu undangan.

Besaran postur APBD tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 5,26 triliun dengan rincian besaran pendapatan daerah mencapai Rp. 5,24 triliun. Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 1,68 triliun, dana perimbangan Rp. 3,47 triliun. Sedangkan lain – lain pendapatan daerah yang sah direncanakan mencapai Rp. 86,34 miliar. Kemudian untuk belanja daerah direncanakan Rp. 5,24 triliun terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 3,11 miliar dan belanja langsung Rp. 2,13 miliar serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 20 miliar. “ Terjadi Defisit anggaran sebesar Rp. 650 juta,’’ kata Johan.

Badan anggaran juga menjelaskan turunan anggaran belanja terhadap 15 komitmen untuk mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2019 sebesar Rp.564 miliar sebagai berikut: bidang Pendidikan dan kesehatan sebesar Rp. 407 miliar, bidang pengembangan ekonomi dan industri sebesar Rp. 42,7 miliar, bidang pembangunan social dan kebudayaan Rp. 19,1 miliar, bidang sosial dan lingkungan sebesar Rp. 75,6 miliar, dan pariwisata sebesar Rp. 19,2 miliar.

“ Selain untuk mewujudkan 15 komitmen untuk belanja perubahan, sudah dianggarkan juga untuk bencana gempa sebesar RP. 241 miliar,’’ tutur Johan.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dalam sambutannya mengapresiasi sinergi antar semua pihak dalam mewujudkan akselerasi dan optimalisasi pembangunan di NTB. “ Semua aspirasi akan ditindak lanjuti nantinya,’’ ujarnya.

Sementara itu, ketua DPRD NTB Bq. Isvie Rupaedah mengatakan, seluruh pendapat dari anggota komisi akan dipertimbangkan dalam rapat paripurna penetapan APBD tahun 2019. “ semua saran akan dipertimbangkan pada rapat selanjutnya,” kata Isvie.

Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB, anggota DPRD NTB, OPD lingkup Pemprov NTB, TNI/Polri, media cetak dan elektronik. Dilakukan juga penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur NTB dan DPRD NTB. (Luk/angga-tim media)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru