Warga Mengeluh, Gubernur Menampung


Giri Menang - KM. Kehadiran Bang Zul-Ummi Rohmi tiba di Lombok Barat sejak lama dinanti warga. Kehadiran Gubernur dan wakil Gubernur NTB ini menjadi agenda utama ke daerah daerah. Kesempatan ini dipergunakan warga untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan dan aspirasi. Kegiatan ini pun dirangkai dalam rangka menyambut hari Ulang tahun (HUT) kabyuoaten Lombok Barat ke 61, tanggal 17 April 2019 mendatang.


Kesempatan dialog terbuka ini berlangsung di Bencingah Agung Komplek kantor Bupati Lombok Barat di Gerung, Jumat (1/3). Hampir seluruh peserta hadir, meskipun dengan duduk ala lesehan. Namun bagi warga, kesempatan ini digunakan untuk menyampaikan uneg uneq, pertanyaan dan keluhan. Namun sebelum itu, bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Lombok Barat, dirinya menyampaikan aspirasi dan terima kasih mendalam atas kehadiran gubernur dan wakil gubernur NTB datang ke Lombok Barat.

Kata Fauzan, Lobar saat ini sudah terdaftar sebagai pariwisata berkelanjutan. Predikat ini sekaligus dibantu oleh Bank Dunia. Selain itu disinggung juga peningkatan ekonomi kreatif. Hal ini diminta agar pemprov NTB member dukungan.

“Saya minta kepada seluruh peserta pertemuan agar menyampaikan aspirasi, pertanyaan maupun keluhan kepada gubernur,” pinta Fauzan.


Sementara Gubernur NTB Dr.Zulkifliansyah menyatakan senang bisa bertemu dengan warga Lombok Barat. Karena selain warga lokal, banyak siswa siswi yang turut hadir dalam acara temu dialog ini. Gubernur juga beralasan, karena pemimpin NTB sudah serasi antara bapak dan Ibu.

“Bapak dan ibu sekarang sudah punya pemimpin yang serasi, antara pasangan bapak dan ibu,” sebutnya dihadapan Sekda NTB dan jajarannya, Bupati Lombok Barat dan jajarannya, Ketua DPRD Lombok Barat, dan Wakil Bupati Lombok Barat terpilih.


Gubernur mengaku, kehadirannya di Lombok Barat untuk mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat. Seluruh masyarakat yang hadir diminta untuk menyampaikan pertanyaan, keinginan serta keluhan terkait program pembangunan.

“Silahkan bapak ibu menyampaikan pertanyaan, keinginan dan keluhan seputar program pembangunan di tempat masing-masing,” kata gubernur seraya meminta, sesi ini dibatasi sampai tiga sesi. Masing-masing sesi diberikan tiga orang penyanya dengan pertanyaan yang singkat dan jelas.

Sebagai penyaji aspirasi awal, diasampaikan oleh seorang guru yang mengeluhkan banyaknya murid yang melawan danmemukul guru. Diminta agar pemerintah menyiapkan regulasi hokum terhadap kasus semacam ini.

Demikian pula warga dari Desa Banyu Urip menyampaikan aspirasi. Di desa ini supaya diadakan program air bersih dan sanitasi. Selain itu dikeluhkan juga minimnya pasilitas jalan, bendungan irigasi non tehnis, sehingga air dari bendungan Pengga di Lombok Timur bisa dialiri ke bendungan Banyu Urip.

“Saya mohon bupati Lombok Barat juga membuat agenda seperti paka gubernur, bertemu dan berdialog bersama masyarakat,” pinta Arifin, warga desa banyu Urip.


Keluhan lain datang dari Kepala Dusun (Kadus) Lembar Selatan, Sainah. Diminta agar program yang turun harus disamakan. Artinya, jangan sampai program turun karena faktor politis.

“Karena tidak ada dukungan, atau tidak ada legislator, maka program prioritas tidak ada yang turun, mohon harus disamakan prioritasnya,” pinta Sainah.

Datang pula keluhan dari warga Desa Gili Gede kecamatan Sekotong. Disampaikan, Gili Gede ke depan akan menjadi magnet pariwisata masa depan. Namun masih dikeluhkan kurangnya pasilitas air dan listrik.

Menanggapi keluhan warga Gili Gede ini, wakil bupati terpilih, Hj.Sumiatun memberikan tanggapan. Dengan nada suara sedikit meninggi. Selain karena mantan Ketua DPRD Lombok Barat sebagai warga Sekotong, sudah pantas rasanya segera member tanggapan. Diminta kepada warga Gili Gede yang baru saja memberikan keluhan agar, segera bertanggung jawab.

“Bukannya kami tidak memberikan perhatian, tapi mohon bertanggung jawaban,” pinta Sumiatun. Alasanya, beberapa kali saat menjabat sebagai ketua DPRD Lobar, pernah memberikan bantuan, tapi bantuan tersebut dijual, bahkan dipihak ketigakan.

Semua keluhan, pertanyaan, aspirasi dan permohonan warga, selanjutnya akan ditampung. Semuanya akan menjadi pertimbangan prioritas agenda pemerintah provinsi NTB untuk daerah daerah.

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru