Pointer Penting Dalam RPJMD Lombok Barat 2019-2024

Giri Menang, KM. Kepala Bappeda kabupaten Lombok Barat, H.Baehaqi mengemukakan, terkait pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024, ada pointer penting yang perlu digaris bawahi. Pointer tersebut kata Baehaqi adalah, melihat dan mengevaluasi apa yang pernah dikerjakan pada periode lima tahun yang lalu. Hal ini penting sebagai acuan untuk melangkan pada lima tahun ke depan. Hal tersebut dikemukakan Baehaqi dalam laporannya pada kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024 di Hotel Jayakarta-Sengigi, Senin (24/6).

Dilaporkan, pointer evakuasi yang dicapai pada RPJMD tahun sebelumnya (2014-2019, red), adalah permasalahan dan isu strategis, visi misi RPJMD 2019-2024, tujuan sasaran strategi, arah kebijakan dan program prioritas.

“RPJMD tahun 2014-2019, secara agregatif inlah hasil yang kita diperoleh. Bukan seratus persen, tetapi hanya 88,57 persen,” paparnya dihadapan bupati, Sekda, anggota Forkopimda, Perwakilan Bappeda NTB, BPKP Perwakilan NTB, Asisten III, Kepala OPD, sejumlah Toga dan Toma Lombok Barat.

Ada penilaian, yang paling tinggi capaiannya ada pada aspek kesejahteraan masyarakat. Nilainya sebesar 40 persen. Sementara aspek lain hanya 30 persen. Untuk itu Baehaqi berharap, pada kegiatan Musrenbang ini, semua peserta bisa memberikan kontribusi dan masukan sebanyak mungkin.

Menurut Baehaqi, ada dua indikator yang tidak tercapai pada RPJMD periode sebelumnya. Indikator ini justru diperoleh pada tahun 2019. Indikator ini adalah, rata-rata lama sekolah. Capaiannya sebesar 66 persen. Selanjutnya pada aspek daya saing, terutama pada PAD yang tidak tercapai. Secara komulatif ada 80,33 persen. Aspek pelayanan umum ada 23 indikator kunci. Yang tercpai hanya 22, sementar satu sisanya adalah kesetaraan gender.

Sementara Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Halid dalam arahannya menyatakan, Musrenbang RPJMD ini, seblumnya telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak legislatif. Bahkan MoUnya sudah ditandatangani.

“Dalam MoU ini ada beberapa masukan dai DPRD Lombok Barat, termasuk sudah ada komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak Provinsi NTB,” jelas bupati.

Kata bupati, semua yang dilakukan ini agar bisa sejalan dengan RPJMD Provinsi NTB bahkan nasional, sehingga berbagai masalah di masyarakat bisa ditangani secara bersama dan cepat.

Bupati optimis, RPJMD 2019-2014 target bisa dicapai, karena banyak sekali agenda yang dilakukan, termasuk ada backup dari provinsi NTB dan pusat. Masalah stunting tahun 2024 juga bisa tercapai. Beralasan karena sudah banyak upaya, salah satunya melalui revitalisasi posyandu dengan program E-Posyandu. Tujuannya untuk menggali dan mencari informasi terkait penanganan bayi.

“Program lain, kita gelar tiap tahun jambore posyandu sebagai penyemangat tenag-tenaga posyandu kita,” sebut Fauzan.

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru