Disdik Prov Sumbar Study Imlementasi Aset dan Keuangan Daerah di NTB

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melakukan kunjungan kerja untuk study imlementasi aset dan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Kunjungan kerja ini dinilai karena Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB sebanyak 8 kali selama 8 tahun berturut-turut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2018 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sekertaris Dikbud NTB Drs. Sukran mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan Study Implementasi dari Dinas Pendidikan Sumatra Barat. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena dapat saling mengisi dan bertukar pendapat persoalan pengelolaan keuangan dan aset masing-masing provinsi.


"Ini ajang sharing dan silaturahmi bagi kita dijajaran dunia pendidikan, Mereka tertarik karena NTB meraih penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualuan (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut,"kata Sukran, Kamis (24/10/2019) di ruang rapat Dikbud NTB.


Sementara itu Kabid Akutansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi NTB Muhammad Baihaqi menjelaskan, khusus untuk aset sekolah, dari sisi penatausahaanya kita focus ke Dikbud NTB selaku penggunaan barang dan anggaran, karena belanjanya ada dalam DPA. Terutama untuk yang fisik karena ada kegiatan rehab dan lainnya,  sehingga lebih mudah dalam proses kapitalisasi tiap bangunan yang ada disekolah. Termasuk proses selanjutnya, seperti proses penghapusan aset.

“Secara teknis dalam diskusi sudah kita jelaskan bagaimana pengelolaan dan penataan di Dikbud NTB, merepun menjelaskan tentang bagaimana penataan di Dinas Pendidikan Sumbar,” katanya.


Sementara itu, Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Drs. Syofrizal, menyatakan tugas pokok dan fungsi secara Nasional NTB dan Sumbar memiliki pekerjaan yang sama. Namun kunjungannya lebih pada melihat bagaimana tata kelola dan pola dalam mengelola keuangan dan aset daerah pada Dikbud NTB.

"Kita ingin melihat lebih jauh lagi metode-metode, efisiensi dan inovasi terbaru yang dibuat oleh Dikbud NTB dalam pelaksanaan tugas," jelas Sekdis didampingi 19 orang lingkup Pendidikan Provinsi Sumbar ini.

Menurutnya, Kunjungan kerja dalam rangka study implementasi untuk bertukar pengalaman dapat menjadi reverensi Dinas Pendidikan menerapkan sistem dan pola yang baik dari Dikbud NTB.


Diakuinya dari sisi inovasi, kerja cepat dan efisien yang NTB laksanakan akan menjadi contoh untuk ikuti oleh sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan di Sumatra Barat. Apalagi tambahnya, NTB telah meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, sebanyak delapan kali selama 8 tahun berturut-turut.

Turut hadir dalam penerimaan Kunjungan kerja ini Kabid SMK Drs. H. Muh. Yahya, M. Pd dan jajaran Dikbud Provinsi NTB lainnya.  (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru