Karantina Pertanian Sumbawa Sosialisasikan Tindak Pidana Karantina

Sumbawa—Palu hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar belum lama ini memutuskan vonis bersalah terhadap lima pelaku pengeluaran sapi tanpa dilengkapi dokumen karantina di Pelabuhan Ferry Pototano dalam dua waktu yang berbeda. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar juga diminta keterangan ahli dalam kasus penyelundupan 19 ekor sapi dan dua ekor kambing dari Kabupaten Manggari di Pelabuhan Sila Bima. Permasalahan tersebut karena rendahnya pemahaman dan penegakan terkait pelanggaran Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Indonesia.

Demikian benang merah diskusi tentang sosialisasi ketentuan tindak pidana undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan, Selasa (12/11/2019), di Hotel Samawa Transit Sumbawa. Diskusi menghadirkan narasumber Kepala SKP Kela I Sumbawa Besar drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana, Kepala Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Industri Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Sujarwo, S.Pt, MAP, Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Sumbawa Barat M. Fajri S.Tr.K dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Lalu Mohammad Rasyidi, SH.

“Semakin meningkatnya lalu lintas komoditas pertanian dari dan ke- Pulau Sumbawa, tidak menutup kemugkinan akan peluangnya masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan kedalam wilayah Pulau Sumbawa. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumber daya alam di Pulau Sumbawa seperti sapi, kerbau, kuda, bawang merah, jagung dan komoditas pertanian lainya yang ada di Pulau Sumbawa. Upaya mencegah masuknya hama dan penyakit yang memiliki potensi merusak tersebut dilakukan karantina pertanian sesuai dengan amanah Undang-Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan” Jelas Raka mengawali diskusi.

Raka menambahkan, apabila ternak telah dilengkapi dengan dokumen dari dinas terkait misal surat keterangan kesehatan hewan dan surat ijin pengeluaran ternak dapat mengurus sertifikat karantina, melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada petugas karantina.

Sementara Sujarwo dari Dinas Peternakan Sumbawa menyampaikan regulasi ternak yang ada tidak lain adalah untuk melindungi petani dan peternak. Peraturan Daerah melindungi populasi ternak dan kesejahteraan hewan apabila akan dilalulintaskan keluar daerah baik secara administrasi maupun teknis, bahkan sampai tata cara pengangkutan. Saat ini regulasi ternak di Sumbawa masih berpatokan pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005.

Upaya penegakan hukum undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan akan didukung oleh kepolisian dan kejaksaan. Sebagai implentasi kerja sama seperti yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Sementara dalam tanya jawab Burhanudin mewakili Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (PEPEHANI) Kabupaten Sumbawa mengungkapkan keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan Gubernur. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengusaha hewan tersebut tidak lain karena Peraturan Gubernur yang dirasa memberatkan pengusaha terkait persyaratan berat badan untuk ternak yang akan dilalulintaskan

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru